 |
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi saat membuka webinar millenial enterpreneur melalui sekolah di Padang. |
Padang, Rakyatterkini.com - Memberikan pendidikan kewirausahaan atau enterpreneur mulai dari tingkat sekolah menengah, merupakan salah satu jalan untuk bisa memaksimalkan potensi bonus demografi di Indonesia.
"Dengan memberikan ilmu kewirausahaan ini sejak dini, generasi muda kita nanti akan memiliki pondasi yang kuat untuk menjadi pengusaha untuk memaksimalkan potensi bonus demografi di indonesia," kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat membuka webinar millenial enterpreneur melalui sekolah di Padang, Kamis 5 Agustus 2021.
Menurutnya berdasarkan perkiraan Presiden Joko Widodo, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada 2045. Saat itu lebih dari 100 juta penduduk Indonesia berada dalam usia produktif.
Jika tidak bisa mengelola potensi itu, bisa mengakibatkan kerawanan sosial. Namun kalau bisa memaksimalkan potensinya, Indonesia diprediksi akan menjadi satu dari empat negara besar dunia.
Ia menyebut kegiatan seperti pendidikan kewirausahaan di sekolah adalah langkah yang sangat tepat untuk mewujudkan hal itu.
Menilik sejarah kehidupan Nabi Muhammad, delapan dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk sorga adalah pengusaha. Jadi tujuan untuk mempersiapkan enterpreneur, pengusaha sebanyak-banyaknya di Indonesia sejalan pula dengan tuntutan agama.
Di Sumbar, kata Mahyeldi mewujudkan banyak enterpreneur atau pengusaha juga menjadi salah satu fokus yang tertuang dalam visi misi gubernur dan dijabarkan dalam RPJMD 2021-2026.
Ia mengapresiasi dalam webinar itu juga diikutsertakan pihak perbankan sebagai salah satu narasumber karena menurutnya tanpa peran perbankan upaya untuk mencetak ratusan ribu enterpreneur itu sulit tercapai.
"Mendirikan usaha butuh dukungan modal dari perbankan. Saat ini banyak program untuk itu seperti KUR, dana PEN dan program lain yang bisa dimanfaatkan oleh enterpreneur muda," ujarnya.
Ia meminta Dinas Pendidikan untuk bisa memanfaatkan materi dalam webinar itu untuk dijadikan sebagai salah satu dasar pemikiran dalam membuat kebijakan di sekolah-sekolah. (adpim)
