Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Info Covid-19 Sumatera Barat

Update Rabu, 04 Agustus 2021 20:00 WIB


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
73.727 13.899 58.286 1.542
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Wagub: Penyediaan Rumah Layak Huni Masih Banyak Tantangan

Jumat, 18 Juni 2021 | 07:51 WIB Last Updated 2021-06-18T00:51:53Z
Wakil Gubernur, Audy Joinaldy buka rakor program perumahan dan kawasan permukiman.



Padang, Rakyatterkini.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy menilai upaya menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi banyak tantangan sehingga belum dapat diwujudkan dengan optimal.


"Secara akumulasi sejak 2016 sampai dengan 2020, di Sumbar setidaknya terdapat 42.219 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani. Sedangkan menurut data yang terekam terakhir jumlah RTLH yang tersisa pada tahun 2020 adalah sebanyak 136.182 unit," katanya dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Padang, Kamis 17 Juni 2021.


Artinya, kata Audy, masih terdapat kurang lebih tiga kali lipat jumlah rumah yang harus dibenahi bila dibandingkan dengan yang telah tertangani sampai saat ini.


Ia menambahkan permukiman kumuh menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya RTLH bagi masyarakat. Meski jumlah masyarakat miskin terus berkurang tetapi jumlah pemukiman kumuh ternyata bertambah.


Dikatakan, kawasan kumuh kewenangan provinsi (10-15 ha) berjumlah 1.021 ha yang berada di 79 kawasan. Sesuai RPJMD 2021-2026 Pemprov Sumbar mempunyai arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman  dengan melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan strategi penyusunan dokumen rencana aksi penataan  kawasan permukiman kumuh.


Sementara itu dari sisi kelembagaan, dukungan untuk bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam bentuk kebijakan dan dokumen perencanaan juga belum memadai. 


Padahal, produk perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP), maupun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) sangat penting dalam upaya pengembangannya.


Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Sumbar, Era Sukma mengatakan Rakor yang digelar merupakan yang pertama tahun 2021 dengan mengundang pihak-pihak yang terkait erat dengan perumahan rakyat.


Rakor itu digelar selama tiga hari 16-18 Juni. Selain untuk membahas persoalan dan tantangan yang dihadapi, rakor juga diharapkan meningkatkan sinergisitas antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat untuk menanggulangi tantangan tersebut. (adpim)




×
Berita Terbaru Update