 |
| Rumah tidak layak huni direhab. |
Pariaman, Rakyatterkini.com - Menurunkan angka kemiskinan terus digenjot oleh Pemerintah Kota Pariaman, dengan pemberian bantuan rehablitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang menjadi salah satu indikator kemiskinan.
Kali ini bantuan rehablitasi RTLH tersebut diberikan sekitar 114 rumah warga Desa Naras 1 Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman guna menekan angka kemiskinan di daerah itu melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017. Namun, bantuan itu dapat dirasakan oleh warga hanya 20 persen yang bisa dihuni.
Dalam pelaksanaan RTLH di daerah itu, pihak pemerintah setempat telah mempunyai payung hukun yang dikemas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai petunjuk bagi konsultan perencana palaksanaan RTLH itu sendiri, yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan kedalam pelaksanaan tugas, sehingga konsultan perencana dapat melaksanakan tanggun jawabnya dengan baik.
Sebut saja Hariadi salah satu ketua kelompok yang penerima manfaat dari program RTLH itu menyebutkan, hingga kini anggota yang berjumlah 16 orang itu baru menerima 1 persen material bahan bangun yang diterima dari salah satu toko banguanan yang di tunjuk sebagai penyalur bahan bangunan.
“Sebanyak 16 KK yang tergabung dalam kelompok VI ini baru menerima 1 persen bahan bangunan dari Toko Bangunan yang dipercaya di daerah itu. Padahal, dalam mekanismenya masyarakat sudah dapat merasakan program RTLH itu lebih dari 50 persen,” kata Hariadi, Rabu malam di Pariaman.
Ia menagatakan, pelaksanaan pembanguanan RTLH itu dikerjakan pada 2019, namun, hingga kini masyarakat yang penerima manfaat RTLH belum maksimal. Artinya, dari perencanaan semula tidak terwujud dengan sesungguhnya.
Dalam pelaksanaan program RTLH itu, kata dia, pihaknya menunjuk salah satu toko bangunan yang ada di daerah itu. Setelah program tersebut berjalan, pihak dari toko bangunan itu tidak sanggup memenuhi material yang dibutuhkan warga.
Akibatnya, terbengkalainya pelaksanaan pembangunan RTLH itu, dan warga yang telah merobohkan bangunan rumahnya semula, terpaksa tinggal dirumah tetangga
“Padahal, dalam perjanjian pelaksanaan pembangunan RTLH itu telah disepakati antara kelompok dari warga bersama pemilik toko material bangunan,” ujarnya.
Ironis, pelaksanaan RTLH di Desa Naras 1 itu belum dapat diterima warga secara maksimal, dan masyarakat gamang akan terhentinya pembangunan RTLH oleh pihak pemerintah setempat. Kegamangan masyarakat itulah belum terjawab oleh pemrintah hingga kini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Syukri mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk mengurai benang merah permasalahan yang terjadi di Desa Naras 1 itu dengan cara memanggil ketua kelompok dan pihak yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai penyalur bahan bangunan.
“Sebelumnya kami telah memanggil pihak fasilitator, pihak desa, dan ketua kelompok namun pertemuan itu batal lantaran pihak terkait ada yang tidak memenui panggilan,” kata Syukri.
Menurutnya, secara administarsi pembangunan tersebut tidak ditemukan permasalahan, karena seluruh warga yang menerima menandatangani pada berita acara menerima material bangunan pesanannya, dan begitu juga dengan pencairan dana bagi penerima manfaat RTLH itu sendiri.
“Uang dari pemerintah pusat dikirimkan langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa perantara. Uang itu cair setelah material bangunan telah sampai ke rumah mereka,” ujarnya.
Namun, apa yang diterima oleh masyarakat itu baru beberapa persen bahan bangunan yang mereka terima. Nah, ini yang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pembangunan tersebut tidak berlanjut.
Terkait hal itu, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk mengusut masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat itu. Namun, pihaknya bisa memfasilitasi dan memberikan solusi yang terbaik bagi warga.
Dengan adanya permasalahan ini, pihaknya telah membicarakan dengan walikota setempat untuk mencarikan jalan yang terbaik bagi masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati pembangunan RTLH itu. (Sgr)
