 |
Bapati Pasbar, H. Syahiran didampingi Sekda Pasbar, Yudesri menerima kunjungan tim
Sekretariat Jenderal Imigrasi. (Foto Robbisam)
|
Itu disampaikan Bupati Pasbar, Syahiran, Senin (8/4) di balkon kantor bupati setempat ketika menerima tim peninjau lapangan Sekretariat Jenderal Imigrasi.
Menurut Syahiran, Pasbar akan menyediakan tanah untuk membangun kantor Imigrasi. Pasalnya, tingginya animo masyarakat ketika mengetahui Imigrasi membuka kepengurusan paspor di Pasbar.
"Kuota yang disediakan oleh Imigrasi sebanyak 30 orang dirasa masih kurang. Karena, masyarakat yang mendaftar lebih dari 50 orang sehingga kalau bisa Imigrasi menaikkan kuota," ujar Syahiran.
Ia melanjutkan, untuk saat ini Pemda baru bisa menyediakan tanah dengan harapan Imigrasi mau membangun kantor unit kerja di Pasbar.
"Jujur saja, saat ini APBD kita Pasbar masih terbatas. Kami berharap Imigrasi memahami kondisi ini. Jika mengharuskan kami untuk menyediakan dana juga, kami akan membicarakan dulu dengan tim anggaran," kata Syahiran.
Namun, kata Syahiran terlepas dari itu semua Pasbar memiliki potensi ekonomi dan potensi investasi. Kalau dibangun kantor di Pasbar akan membuka peluang ekonomi dan peluang bisnis. Selain itu, tim dari Pasbar akan mencoba untuk melakukan studi banding kepada daerah lain yang telah membuka unit kerja Imigrasi.
"Kami sangat berharap Imigrasi membuka unit kerja di Pasbar, karena peluang bisnis dan peluang ekonomi cukup menjanjikan di Pasbar. Karena kita memiliki bandara, pelabuhan dan akses jalan lancar," Syahiran.
Sementara itu, Ketua Tim Peninjauan Lapangan Sekretariat Jenderal Imigrasi, Ikram Taha mengatakan sebelum dibuatnya kantor baru di Pasbar didahului dengan adanya ruang unit kerja.
"Dan itu sudah ada di Pasbar, kami lihat ruangan pelayanan unit kerja sudah bagus dan layak," ujar Ikram Taha.
Ia melanjutkan, ada beberapa syarat dan ketentuan dalam membangun kantor unit kerja Imigrasi. Namun, yang paling penting adalah komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kantor unit kerja Imigrasi tersebut.
"Komitmen pemerintah daerah itu yang paling penting, selain itu inisiasi pemerintah daerah sangat diperlukan. Anggaran awal Pemda Pasbar untuk pengadaan peralatan, operasional dan petugas dengan anggaran Rp3,5 miliar," papar Ikram Taha.
Laporan Peninjauan Lapangan nanti, akan dilaporkan ke pusat. Sehingga harapan Pemda Pasbar dan harapan Imigrasi untuk membangun kantor unit kerja di Pasbar dapat terealisasi. (h.rb)
