Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah memberikan kepastian perlindungan yang lebih besar terhadap hak cuti pekerja melalui pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu perubahan penting dalam regulasi tersebut adalah ketentuan bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan karyawan.
UU tersebut telah ditandatangani dan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Selain mengatur hak cuti bersama, regulasi ini juga memuat sejumlah ketentuan baru terkait perlindungan pekerja, termasuk cuti tahunan, cuti melahirkan, hingga pemenuhan hak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Aturan mengenai cuti bersama tertuang dalam Pasal 118 ayat (6). Pasal tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang memberlakukan cuti bersama sesuai keputusan pemerintah pusat tidak diperbolehkan memotong hak cuti tahunan pekerja.
"Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh," demikian bunyi ketentuan tersebut sebagaimana dikutip Minggu (8/11/2026).
Ketentuan ini membawa perubahan dibandingkan kebijakan ketenagakerjaan sebelumnya. Dalam aturan lama, penerapan cuti bersama di perusahaan swasta tidak bersifat wajib. Apabila pekerja mengikuti cuti bersama, jatah cuti tahunan mereka dapat dikurangi.
Namun, melalui UU Nomor 27 Tahun 2026, hak pekerja tersebut kini mendapatkan perlindungan yang lebih tegas. Artinya, perusahaan yang mengikuti kebijakan cuti bersama pemerintah tetap harus mempertahankan seluruh jatah cuti tahunan karyawannya.
Hak Cuti Tahunan Minimal 12 Hari Kerja
Selain memberikan kepastian terkait cuti bersama, undang-undang baru ini juga menegaskan kewajiban perusahaan menyediakan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja.
Dalam Pasal 118 ayat (1), pemberi kerja diwajibkan memberikan hak istirahat dan cuti. Sementara itu, Pasal 118 ayat (5) menetapkan bahwa pekerja yang telah menjalani masa kerja selama 12 bulan berturut-turut berhak memperoleh cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja.
Kepastian aturan tersebut menjadi penting menjelang pelaksanaan kalender libur nasional dan cuti bersama tahun 2027. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan jadwal libur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Melalui SKB Nomor 1205 Tahun 2026, Nomor 3 Tahun 2026, dan Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah menetapkan sebanyak 18 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama untuk tahun 2027.
Cuti Melahirkan Bisa Sampai Enam Bulan
Perlindungan terhadap pekerja perempuan juga diperkuat melalui pengaturan hak cuti melahirkan. Pasal 121 UU Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan hak cuti paling sedikit selama tiga bulan pertama setelah persalinan.
Apabila terdapat kondisi medis tertentu, pekerja perempuan dapat mengajukan tambahan masa cuti hingga tiga bulan berikutnya. Perpanjangan tersebut harus disertai bukti berupa surat keterangan dokter.
Selama menjalani cuti melahirkan, pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat. Adapun pada bulan kelima serta keenam, apabila memperoleh perpanjangan cuti, pekerja berhak menerima upah sebesar 75 persen.
Aturan ini memberikan perlindungan lebih luas dibandingkan ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelumnya, hak cuti melahirkan hanya diberikan selama 1,5 bulan sebelum persalinan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.
Tidak hanya perempuan, pekerja laki-laki juga memperoleh hak cuti untuk mendampingi istri yang melahirkan. Berdasarkan Pasal 124, suami berhak mendapatkan cuti selama dua hari. Masa cuti tersebut dapat ditambah maksimal tiga hari berikutnya atau disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan.
Hak serupa juga diberikan kepada suami ketika istrinya mengalami keguguran, yakni cuti pendampingan selama dua hari.
Sisa Cuti Tetap Dibayar Jika Terkena PHK
UU Nomor 27 Tahun 2026 turut memastikan hak cuti pekerja tetap diperhitungkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 232 ayat (1) huruf a poin 4 yang mewajibkan perusahaan memberikan uang penggantian hak kepada pekerja yang terkena PHK.
Salah satu komponen yang harus dibayarkan adalah sisa cuti tahunan yang belum digunakan dan belum dinyatakan gugur. Dengan demikian, hak cuti yang masih dimiliki pekerja tetap menjadi bagian dari kewajiban perusahaan saat hubungan kerja berakhir.
Perusahaan yang Melanggar Terancam Sanksi Pidana
Untuk memastikan ketentuan tersebut dipatuhi, undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.
Pasal 282 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5) dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal kategori II.
Apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, Pasal 282 ayat (2) menetapkan ancaman denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
Selain itu, Pasal 312 mengatur batas waktu penyusunan seluruh peraturan pelaksana undang-undang tersebut. Pemerintah diwajibkan menetapkan aturan turunannya paling lambat satu tahun sejak UU diundangkan, atau hingga 28 Oktober 2027.
Pemberlakuan UU Nomor 27 Tahun 2026 sekaligus mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta membatalkan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sesuai ketentuan pencabutan yang tercantum dalam undang-undang baru tersebut.(da*)


