Notification

×

Iklan

UMP Sumbar 2027 Naik 6,29 Persen Jadi Rp3,38 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:00 WIB Last Updated 2026-11-21T15:00:00Z



Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.383.258. Jumlah tersebut mengalami kenaikan Rp200.303 atau sekitar 6,29 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp3.182.955.

Ketetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang telah ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. UMP terbaru tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, kebijakan kenaikan upah minimum merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga agar dunia usaha tetap mampu berkembang dan iklim investasi di Sumatera Barat tetap kondusif.

Menurut Mahyeldi, penyesuaian UMP diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Namun, penetapan besaran upah juga perlu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan agar pertumbuhan ekonomi serta peluang kerja tetap terjaga.

"Melalui penetapan UMP ini, kita berharap kesejahteraan pekerja semakin baik. Meski demikian, keberlangsungan usaha juga harus menjadi perhatian supaya aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terus meningkat," kata Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).

Ia menegaskan, kebijakan pengupahan perlu dirumuskan dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan kemampuan pengusaha dinilai penting untuk membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman menjelaskan, besaran UMP 2027 merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung pada Rabu (18/11/2026).

Pertemuan tersebut diikuti berbagai unsur, mulai dari pemerintah, kalangan pengusaha, perwakilan serikat pekerja atau buruh, hingga akademisi.

Firdaus menyebutkan, sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan menjadi dasar dalam pembahasan kenaikan upah. Di antaranya inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen secara *c-to-c*, serta penggunaan nilai alfa 0,7.

"Indikator-indikator tersebut menjadi landasan dalam menentukan besaran kenaikan UMP 2027. Proses pembahasannya melibatkan berbagai pihak agar keputusan yang dihasilkan tetap memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha," jelas Firdaus.

Selain menetapkan UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258. Besaran tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP yang berlaku secara umum.

Rekomendasi upah sektoral itu mencakup empat bidang usaha, yaitu perkebunan kelapa sawit (KBLI 01262), industri minyak mentah kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (KBLI 10431), industri minyak goreng kelapa sawit (KBLI 10437), serta pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35151).

Firdaus menerangkan, penerapan upah minimum sektoral disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing bidang usaha. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan meliputi kebutuhan keterampilan khusus, tingkat risiko pekerjaan, beban kerja, serta keahlian yang diperlukan.

"Setiap sektor memiliki karakteristik dan kebutuhan tenaga kerja yang berbeda. Karena itu, penetapan upah sektoral juga mempertimbangkan tingkat keahlian, risiko, beban pekerjaan, serta spesialisasi yang dibutuhkan," ungkapnya.

Melalui kebijakan pengupahan tersebut, Pemprov Sumbar berharap kesejahteraan dan perlindungan pekerja semakin meningkat. Pada saat bersamaan, kebijakan ini diharapkan mampu mendukung produktivitas, menjaga stabilitas dunia usaha, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Sumatera Barat. (Adpsb/bud)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update