 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah terus memperkuat perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu agar tetap dapat memperoleh pelayanan medis tanpa terkendala persoalan ekonomi.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp48,7 triliun pada 2026 untuk membiayai bantuan iuran sekaligus memperkuat kondisi keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa program JKN harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama kelompok miskin, agar tidak ragu mendapatkan pengobatan saat mengalami gangguan kesehatan.
Menurut Muhaimin, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi siapa pun untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Ia menjelaskan, keberadaan JKN tidak hanya berfungsi memberikan jaminan pembiayaan ketika seseorang jatuh sakit, tetapi juga melindungi keluarga berpenghasilan rendah dari risiko kesulitan ekonomi akibat mahalnya biaya pengobatan.
Muhaimin menyebutkan, persoalan kesehatan bisa menimbulkan dampak serius terhadap kondisi keuangan keluarga kurang mampu. Pengeluaran untuk berobat dapat menguras simpanan, membuat keluarga terpaksa menjual harta benda, hingga mengganggu pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.
Oleh sebab itu, ia menilai jaminan kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mengenai kewajiban negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memberikan dukungan pembiayaan iuran JKN bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk tahun anggaran 2026, dana sebesar Rp48,7 triliun telah disiapkan guna mendukung bantuan iuran dan penyehatan dana program tersebut.
Upaya memperluas perlindungan kesehatan juga diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Kebijakan ini mengarahkan peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, termasuk memastikan mereka terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
Lebih lanjut, Muhaimin mengingatkan bahwa keberhasilan program JKN membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan dunia usaha.
Perusahaan diminta memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta JKN, menyampaikan data penghasilan sesuai ketentuan, serta membayarkan iuran secara rutin dan tepat waktu.
Saat ini, tercatat sekitar 40 juta peserta JKN berasal dari kalangan pekerja badan usaha bersama anggota keluarganya. Kelompok tersebut turut menyumbang hampir sepertiga dari keseluruhan penerimaan iuran JKN.
Muhaimin juga mengingatkan agar pekerja alih daya beserta keluarga mereka tidak luput dari perlindungan jaminan kesehatan. Selain itu, perusahaan didorong mengoptimalkan program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu memperkuat pelaksanaan JKN.
Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut dapat memperluas cakupan perlindungan kesehatan nasional. Dengan demikian, masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap bisa mendapatkan pelayanan medis yang dibutuhkan tanpa harus terbebani biaya pengobatan.(da*)
