Notification

×

Iklan

OJK Cabut Izin Usaha BPR LPN Labuh Gunung

Sabtu, 21 November 2026 | 06:29 WIB Last Updated 2026-11-20T23:29:00Z

Izin usaha BPR Labuh Gunung dicabut.

Limapuluh Kota, Rakyatterkini.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Keputusan pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 yang ditetapkan pada 19 November 2026.

OJK menyatakan, langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan guna memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Sebelum izin operasionalnya dicabut, BPR LPN Labuh Gunung telah menjalani proses pengawasan intensif dari OJK. Pada 5 November 2025, bank tersebut ditetapkan berstatus BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah ketentuan 12 persen.

Namun, berbagai langkah perbaikan yang diberikan belum berhasil memulihkan kondisi keuangan bank. Akibatnya, pada 30 Oktober 2026, OJK menaikkan status pengawasan BPR LPN Labuh Gunung menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR).

Keputusan tersebut diambil setelah OJK memberikan kesempatan kepada pengurus dan pemegang saham untuk memperbaiki kondisi bank, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan permodalan dan likuiditas.

Proses penyehatan itu mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Meski telah memperoleh waktu dan kesempatan untuk melakukan pembenahan, pengurus serta pemegang saham tidak berhasil memulihkan kondisi BPR tersebut.

Selanjutnya, melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 157/ADK3/2026 tertanggal 10 November 2026, LPS memutuskan untuk menangani BPR LPN Labuh Gunung melalui mekanisme likuidasi.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, LPS mengajukan permintaan kepada OJK agar izin usaha bank dicabut. OJK kemudian memenuhi permintaan itu dengan menerbitkan keputusan pencabutan izin sesuai Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023.

Setelah pencabutan izin diberlakukan, LPS akan mengambil alih pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah sekaligus menjalankan proses likuidasi bank sesuai ketentuan perundang-undangan. Aturan yang menjadi landasan di antaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Di sisi lain, OJK meminta seluruh nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tidak panik menyikapi pencabutan izin tersebut. OJK menegaskan bahwa simpanan masyarakat yang ditempatkan di bank, termasuk BPR, memperoleh perlindungan dari LPS sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan penjaminan yang berlaku.

Nasabah diharapkan tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi melalui saluran resmi LPS, terutama mengenai mekanisme pembayaran klaim penjaminan simpanan serta tahapan likuidasi bank.(da*)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update