Tanah Datar, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin mudah dijangkau masyarakat hingga tingkat keluarga. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat penyelenggaraan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang berlangsung di Emersia Hotel Batusangkar, Rabu (21/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam mewujudkan pelayanan dasar yang terpadu dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Posyandu Memiliki Peran Lebih Luas
Ketua TP Posyandu Kabupaten Tanah Datar, Ny. Lise Eka Putra, dalam arahannya menyampaikan bahwa pemahaman mengenai fungsi Posyandu perlu diperbarui. Menurutnya, Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi telah berkembang menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mencakup enam bidang dasar.
Keenam bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 SPM membutuhkan keterlibatan seluruh OPD, bukan hanya Dinas Kesehatan, para kader, maupun TP Posyandu.
"Artinya, Posyandu bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, kader, ataupun TP Posyandu saja. Ada tanggung jawab besar yang harus dibangun secara kolektif oleh seluruh OPD sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing," ujar Ny. Lise Eka Putra.
OPD Diminta Perkuat Kolaborasi
Dalam kesempatan itu, Ny. Lise juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral di lingkungan pemerintahan. Sebab, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sering kali saling berhubungan sehingga membutuhkan penanganan bersama melalui koordinasi antarlembaga.
Ia turut menegaskan bahwa kader Posyandu memiliki posisi penting sebagai garda terdepan dalam mengenali dan mendata berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Namun, penyelesaian masalah tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah melalui OPD yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
"Kader membantu menemukan permasalahan, sementara pemerintah melalui OPD terkait harus hadir memberikan tindak lanjut dan solusi nyata," jelasnya.
Utamakan Hasil dan Manfaat bagi Masyarakat
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan dan kesepakatan semata, tetapi dapat diwujudkan melalui program kerja yang konkret. Untuk itu, diperlukan pembagian tugas yang terarah, keterpaduan program, komunikasi lintas sektor, serta evaluasi secara rutin.
Ny. Lise menilai keberhasilan pelaksanaan program pemerintah harus dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya kegiatan rapat atau koordinasi.
"Keberhasilan sebuah program tidak diukur dari seberapa sering kita mengadakan rapat, tetapi dari seberapa banyak persoalan masyarakat yang mampu kita bantu selesaikan," tegasnya.
Menutup kegiatan tersebut, Ketua TP Posyandu Tanah Datar mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk membangun semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan program Posyandu.
Melalui kolaborasi yang kuat antarsektor, Posyandu berbasis 6 SPM diharapkan dapat berkembang menjadi pusat pelayanan terpadu yang mudah dijangkau, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Tanah Datar.(Farid)


