Notification

×

Iklan

Kementerian PU Percepat Rehab Rekon Infrastruktur Pascabencana Sumbar

Minggu, 22 November 2026 | 15:25 WIB Last Updated 2026-11-22T08:25:00Z

PU terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Padang, Rakyatterkini.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengintensifkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat (Sumbar), meskipun kondisi cuaca masih belum sepenuhnya mendukung.

Upaya pemulihan tersebut difokuskan pada perbaikan berbagai fasilitas infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor. Selain mengembalikan fungsi infrastruktur seperti semula, pembangunan juga menerapkan konsep *build back better* atau membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik dan lebih tangguh terhadap bencana.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi membutuhkan langkah cepat dan terukur, baik dalam kondisi darurat maupun melalui pembangunan infrastruktur permanen untuk menekan risiko bencana di masa mendatang.

Menurutnya, penanganan banjir harus mengutamakan keselamatan masyarakat serta mengurangi dampak kerusakan terhadap kawasan permukiman. Karena itu, pemerintah tidak hanya melakukan penanganan sementara, tetapi juga mempersiapkan solusi jangka panjang.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” ujar Dody dalam keterangannya.

Mengacu pada laporan Satgas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum per 13 November 2026, sebanyak 108 paket pekerjaan rehab rekon telah disiapkan. Secara keseluruhan, realisasi fisik pekerjaan tersebut telah mencapai 23,03 persen.

Pelaksanaan pemulihan dibagi ke dalam empat sektor utama, yakni sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan prasarana strategis. Penanganan di seluruh sektor tersebut bertujuan memulihkan konektivitas antarwilayah, mengaktifkan kembali layanan air bersih dan sanitasi, serta memastikan fasilitas umum dapat digunakan kembali.

**Pemulihan Jalan dan Jembatan**

Di sektor bina marga, progres pekerjaan tercatat mencapai 99,17 persen dari total enam paket yang ditangani.

Pekerjaan tersebut meliputi perbaikan jalan sepanjang 18,37 kilometer di Kabupaten Agam dan 7,15 kilometer di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, dilakukan pula pembangunan jembatan dengan total panjang 110 meter di Kabupaten Tanah Datar.

Pemulihan jalan dan jembatan menjadi salah satu prioritas karena memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga, kelancaran distribusi barang, serta akses masyarakat menuju pusat perekonomian dan fasilitas pelayanan publik.

**Penanganan Sungai dan Pemulihan Layanan Dasar**

Untuk sektor sumber daya air, Kementerian PU menyiapkan 68 paket pekerjaan. Program tersebut mencakup pembangunan pengendali banjir, penguatan tebing dan pengaman sungai, rehabilitasi bendung serta saluran irigasi, hingga pembangunan sabo dam.

Pembangunan sabo dam direncanakan tersebar di sejumlah daerah, dengan rincian delapan unit di Kabupaten Agam, 16 unit di Kabupaten Tanah Datar, satu unit di Kabupaten Padang Pariaman, tiga unit di Kota Padang, dan satu unit di Kota Padang Panjang.

Selain itu, pembangunan pengaman sungai juga direncanakan di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, serta Kota Solok.

Sementara itu, pada sektor cipta karya, pekerjaan difokuskan pada pemulihan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses terhadap air minum dan fasilitas sanitasi.

Sebanyak 29 paket pekerjaan telah disiapkan, meliputi penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 12 kabupaten dan kota di Sumbar, pembangunan sumur bor, pemasangan jaringan perpipaan, serta penyediaan fasilitas sanitasi.

Adapun sektor prasarana strategis mencakup 13 paket pekerjaan untuk memulihkan berbagai fasilitas pelayanan masyarakat. Penanganan tersebut meliputi 30 unit fasilitas kesehatan, 20 unit tempat ibadah, 16 unit madrasah, serta satu pondok pesantren.

Perbaikan berbagai fasilitas tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam mengembalikan pelayanan kesehatan, kegiatan pendidikan keagamaan, dan aktivitas peribadatan yang sempat terganggu akibat bencana.

**Sejumlah Kendala di Lapangan**

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PU juga terus melakukan pemetaan dan penyelesaian berbagai hambatan teknis di lapangan.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian di antaranya kendala pembebasan atau ketersediaan lahan pada akses menuju lokasi intake SPAM Talamau. Selain itu, terdapat persoalan kawasan hutan lindung di sekitar lokasi SPAM Sawah Liek Sungai Andok, Kota Padang Panjang.

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, percepatan pekerjaan rekonstruksi turut menghadapi tantangan berupa pengiriman material dari Kota Padang serta proses perizinan untuk pembongkaran bangunan lama.

Melalui pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap serta terkoordinasi, Kementerian PU berupaya memastikan pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat berjalan optimal.

Pemerintah berharap pembangunan tersebut tidak sekadar memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan bencana, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang lebih kuat, aman, dan mampu menghadapi ancaman bencana serupa pada masa mendatang.(da*)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update