Padang, Rakyatterkini.com – PT Hutama Karya (Persero) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dalam penanganan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kolaborasi ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung kelancaran pembangunan proyek infrastruktur Hutama Karya, terutama jaringan jalan tol di Provinsi Jambi.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan, bersama Kepala Kejati Jambi, Sugeng Hariadi, pada Kamis (19/11/2026). Penandatanganan itu turut disaksikan Komisaris Hutama Karya, Mukri.
Dalam kesepakatan tersebut, Kejati Jambi akan memberikan bantuan berupa pendampingan serta pertimbangan hukum terkait persoalan perdata dan tata usaha negara. Langkah ini diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum, sekaligus memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai peraturan dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).
Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan, mengatakan kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur.
"Kami ingin setiap keputusan dan tahapan proyek sudah sesuai aturan sejak awal. Dengan begitu, pekerjaan di lapangan bisa berjalan dengan kepastian yang lebih kuat," ujar Fauzan dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (21/11/2026).
Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya ruas yang menghubungkan Sumatera Selatan dengan Jambi.
Sebagai bagian dari pengawasan proyek, sehari sebelum penandatanganan PKS, tepatnya Rabu (18/11/2026), Fauzan melakukan peninjauan langsung ke proyek Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 2A dan 2B. Dalam kunjungan tersebut, ia memeriksa sejumlah pekerjaan, termasuk pembangunan Jembatan Bayung Lencir sepanjang 1,214 kilometer di Seksi 2B serta jembatan perlintasan jalan nasional pada Seksi 2A.
Kedua seksi jalan tol tersebut memiliki panjang keseluruhan 55,8 kilometer dengan konfigurasi dua lajur untuk masing-masing arah. Jalan tol ini dirancang memiliki kecepatan operasional hingga 100 kilometer per jam dengan menggunakan konstruksi perkerasan beton atau *rigid pavement*.
Pembangunannya juga meliputi 26 jembatan yang terdiri atas dua jembatan sungai, 10 *underpass*, dan 14 *overpass*. Selain itu, proyek tersebut mencakup empat struktur *pile slab*, 158 *box culvert*, serta empat tempat istirahat dan pelayanan (TIP).
Berdasarkan data hingga November 2026, perkembangan konstruksi Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 2A dan 2B telah mencapai 53,30 persen. Jika seluruh pekerjaan rampung dan ruas tersebut tersambung, konektivitas transportasi antara Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi akan semakin baik.
Dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol, terdapat berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan. Di antaranya menyangkut perizinan, persinggungan dengan jalan umum dan jaringan utilitas, hingga hubungan kontraktual dengan berbagai pihak terkait.
Karena itu, keterlibatan Kejati Jambi sejak tahap awal dinilai penting untuk mengantisipasi risiko hukum. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan menyelesaikan berbagai persoalan sesuai ketentuan sehingga pekerjaan konstruksi tidak mengalami hambatan.
Sementara itu, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menjelaskan bahwa sinergi dengan Kejati Jambi menjadi pelengkap sistem pengawasan internal yang selama ini diterapkan perusahaan dalam pembangunan proyek.
Menurutnya, kerja sama tersebut mencerminkan komitmen Hutama Karya untuk menjalankan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek hukum, kualitas, dan keselamatan kerja.
"Di lapangan, kami memastikan mutu dan keselamatan pekerjaan. Bersama Kejati Jambi, kami memastikan setiap langkah proyek berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Keduanya penting agar proyek infrastruktur nasional ini bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Hamdani.(da*)


