Jakarta, Rakyatterkini.com - Jember Sound System Community (JSSG) menyatakan keberatan terhadap wacana pelarangan total penggunaan sound system atau yang dikenal dengan istilah sound horeg.
Meski demikian, komunitas tersebut menegaskan kesediaannya untuk mematuhi ketentuan pemerintah mengenai penggunaan perangkat suara dalam berbagai kegiatan masyarakat.
Koordinator JSSG, Arif Sugiartani, mengatakan pihaknya tidak pernah mempermasalahkan rencana pemerintah untuk mengatur penggunaan sound horeg. Namun, ia berharap kebijakan yang dibuat tetap mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha dan tidak menghilangkan mata pencaharian mereka.
Menurut Arif, regulasi yang disusun harus memiliki batasan yang jelas dan dapat diterapkan secara wajar, bukan justru berujung pada pelarangan menyeluruh.
"Kami tidak ingin penggunaan sound system dilarang sepenuhnya atau ada pihak yang mendorong kebijakan yang pada akhirnya mematikan usaha kami. Aturan harus tetap masuk akal," ujarnya setelah mengikuti aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (16/11/2026).
Arif yang juga berprofesi sebagai pengusaha sound system menjelaskan, penyedia jasa sound hanya bertanggung jawab terhadap perangkat dan layanan tata suara yang disewakan. Sementara itu, aktivitas lain seperti penampilan dancer atau penari pengiring serta konsumsi minuman keras bukan bagian dari tanggung jawab mereka.
Ia menegaskan, penyedia jasa hanya memenuhi permintaan penyewa sesuai kesepakatan awal, sehingga kegiatan lain yang berlangsung di luar layanan tersebut tidak dapat dibebankan kepada pengusaha sound system.
Di sisi lain, JSSG menyadari bahwa tidak semua masyarakat menerima keberadaan sound horeg, terutama karena suara yang dihasilkan terkadang dianggap mengganggu. Oleh sebab itu, komunitas tersebut menginginkan adanya dialog untuk merumuskan aturan yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Arif menegaskan, pihaknya bersedia menerima masukan dari masyarakat yang menolak penggunaan sound horeg, selama kebijakan yang dihasilkan tidak sampai menghilangkan keberadaan usaha tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD Jember, Budi Wicaksono, memastikan bahwa penggunaan sound system tidak akan dilarang secara keseluruhan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait akan membahas regulasi khusus agar aktivitas tersebut tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat.
Budi menyampaikan, DPRD berencana menggelar pertemuan dalam waktu sekitar dua pekan dengan melibatkan komunitas sound horeg dan sejumlah pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi wadah dialog untuk menyelesaikan perbedaan pandangan sekaligus mencari kesepakatan mengenai penggunaan sound system di tengah masyarakat.
"DPRD akan mengundang komunitas horeg bersama MUI. Kami ingin mencari solusi dan titik tengah atas persoalan yang selama ini menjadi perbedaan pandangan," kata Budi.
Ia menambahkan, komunitas sound system juga akan diberi kesempatan menyampaikan usulan mengenai aturan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, seluruh masukan tersebut akan dibahas bersama untuk menghasilkan regulasi yang dapat diterima berbagai kalangan.
Menurut Budi, keberadaan sound horeg selama ini telah menjadi bagian dari hiburan dalam sejumlah kegiatan masyarakat. Karena itu, pelarangan secara menyeluruh dinilai bukan pilihan yang tepat. Namun, hak warga untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan juga harus dilindungi.
Salah satu hal yang perlu diatur, lanjutnya, adalah tingkat kebisingan atau desibel suara. Dengan adanya batasan tersebut, penggunaan sound system diharapkan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar.
Selain volume suara, durasi penggunaan perangkat sound system juga akan menjadi bahan pembahasan. DPRD mengusulkan adanya pembatasan waktu, terutama dalam kegiatan karnaval atau hiburan yang berlangsung hingga larut malam.
Budi menilai penggunaan sound system sebaiknya dihentikan paling lambat pukul 22.00 WIB atau tengah malam. Penggunaan hingga menjelang pagi perlu dihindari karena dapat mengganggu waktu istirahat masyarakat.
Menanggapi rencana pertemuan tersebut, JSSG menyatakan siap mengikuti proses pembahasan bersama DPRD dan pihak terkait. Namun, mereka meminta agar pemerintah menepati janji untuk segera mengundang komunitas tersebut sesuai tenggat waktu yang telah disampaikan.
Arif bahkan memperingatkan bahwa pihaknya akan menggelar aksi dengan jumlah massa jauh lebih besar apabila dalam waktu maksimal dua pekan tidak ada undangan untuk berdialog.
"Jika dalam waktu paling lama dua minggu seperti yang dijanjikan belum ada undangan untuk duduk bersama, kami siap mengerahkan massa hingga sepuluh kali lipat dari aksi kali ini," tegasnya.(da*)


