![]() |
| Bupati Pasaman, Welly Suhery saat memimpin rapat evaluasi. |
Pasaman, Rakyatterkini.com – Bupati Pasaman, Welly Suhery, peringatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah nagari yang dinilai belum maksimal mendukung program pembangunan daerah.
Tak tanggung-tanggung, kepala OPD yang gagal menunjukkan kinerja sesuai target terancam dijatuhi Surat Peringatan Ketiga (SP3), pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bahkan pencopotan jabatan.
Peringatan tegas tersebut disampaikan Welly saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026, Rabu (17/11/2026). Rapat itu diikuti jajaran OPD, pemerintah kecamatan hingga pemerintah nagari.
Welly mengaku kecewa melihat masih minimnya keterlibatan sejumlah pemerintah nagari dalam menyukseskan program Pemkab Pasaman. Padahal, pemerintah nagari merupakan ujung tombak pemerintahan yang semestinya ikut berperan aktif dalam mendorong keberhasilan pembangunan.
Ia menilai, sebagian wali nagari masih sebatas menjalankan rutinitas administrasi tanpa memperlihatkan partisipasi nyata terhadap program prioritas pemerintah kabupaten.
Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan job fair atau bursa kerja. Program yang digagas untuk membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat itu belum berjalan maksimal akibat minimnya partisipasi pemerintah nagari.
Padahal, Dinas Ketenagakerjaan telah menyampaikan surat kepada masing-masing nagari agar ikut menyukseskan kegiatan tersebut.
“Ini tidak dijadikan hal penting, sehingga saya meragukan apakah pemerintah nagari betul-betul mendukung pemerintahan Pemkab Pasaman,” tegas Welly.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Seluruh unsur pemerintahan, mulai dari OPD, kecamatan hingga nagari, harus memiliki komitmen dan langkah yang sejalan.
Tak hanya pemerintah nagari, Welly juga mengarahkan sorotan kepada seluruh kepala OPD. Ia meminta setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab penuh terhadap capaian program dan memastikan seluruh pekerjaan tahun anggaran 2026 diselesaikan sesuai target.
Bahkan, Bupati memberikan tenggat agar seluruh pekerjaan dan program OPD dituntaskan 100 persen pada akhir November 2026.
“Kepada seluruh OPD, saya minta komitmen dan pertanggungjawaban penuh. Setiap kepala OPD harus menguasai kondisi organisasi masing-masing dan memastikan pengendalian berjalan,” ujarnya.
Welly menegaskan, evaluasi tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan menjadi salah satu dasar penilaian terhadap kinerja masing-masing OPD. Kepala dinas yang tidak mampu memenuhi target diminta bersiap menghadapi konsekuensi atas capaian kerjanya.
Sanksi SP3 bahkan berpotensi berdampak langsung terhadap perjalanan karier ASN. Mulai dari pengurangan TPP, mutasi, demosi hingga pencopotan dari jabatan struktural. Riwayat teguran juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi jabatan berikutnya.
“Saya tegaskan, tuntaskan seluruh pekerjaan tahun anggaran 2026 secara optimal, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Bupati berharap peringatan tersebut menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintahan. Ia tidak ingin program pembangunan hanya sebatas rencana dan kegiatan administratif, tetapi harus benar-benar terlaksana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pasaman.
Seluruh OPD, kecamatan dan pemerintah nagari diminta segera membenahi kinerja, memperkuat koordinasi, serta menunjukkan komitmen dalam menyukseskan pembangunan daerah. (St.M)


