Notification

×

Iklan

Banggar DPRD Padang Soroti Ketergantungan Dana Pusat, PAD 2027 Ditargetkan Tembus Rp1,1 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 15:14 WIB Last Updated 2026-11-20T08:14:33Z

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, membacakan laporan hasil pembahasan Banggar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).

RAKYATTERKINI.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027. 

Mulai dari ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penataan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran tersebut.

Catatan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, saat membacakan laporan hasil pembahasan Banggar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, didampingi Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dan Jupri bersama anggota dewan lainnya. 

Hadir pula Wali Kota Padang, Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Raju M Chaniago, para asisten, kepala OPD, direktur utama perusahaan daerah, serta Kepala RSUD.

Osman menegaskan penyusunan APBD bukan sekadar menghitung angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan, serta memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Salah satu sorotan utama Banggar adalah struktur pendapatan daerah Kota Padang yang masih didominasi dana transfer pemerintah pusat sebesar 59,88 persen. Sementara kontribusi PAD baru mencapai 40,12 persen.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota. DPRD mendorong optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset milik daerah secara produktif tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.

"Penguatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah," demikian substansi catatan Banggar dalam laporan yang disampaikan Osman.

Tak hanya pendapatan, Banggar juga memberikan perhatian terhadap efektivitas belanja daerah. Alokasi anggaran harus benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur perkotaan, dan pemberdayaan ekonomi.

Perhatian lainnya tertuju pada penataan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati penataan usulan Pokir Tahun Anggaran 2027 senilai Rp80,54 miliar lebih.

Dari jumlah tersebut, Rp23,10 miliar lebih tetap dilanjutkan dalam APBD Murni 2027. Kemudian, Rp1,73 miliar dialihkan ke program dan kegiatan OPD terkait, sedangkan Rp55,70 miliar lebih ditunda untuk disesuaikan dengan regulasi dan diusulkan kembali dalam APBD Perubahan 2027.

Sementara itu, berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2027 disepakati sebesar Rp2,7423 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan Rp284 miliar atau 9,39 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.

Meski total pendapatan mengalami penurunan, PAD justru menunjukkan peningkatan. PAD Kota Padang pada 2027 ditargetkan mencapai Rp1,1002 triliun atau naik Rp95,8 miliar, setara 9,54 persen.

Adapun belanja daerah disepakati sebesar Rp2,8326 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp2,6612 triliun dan belanja modal Rp164,4 miliar.

Dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Banggar juga mendorong pemerintah kota mencari alternatif pembiayaan untuk merealisasikan pembangunan strategis. Salah satu opsi yang dijajaki adalah skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pemerintah Kota Padang dijadwalkan menyampaikan perhitungan teknis serta pemenuhan persyaratan regulasi kepada DPRD pada Februari 2027 mendatang untuk dibahas lebih lanjut.

Osman menjelaskan, APBD 2027 memiliki posisi strategis karena menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Padang 2025–2029 sekaligus bagian awal periode pertama RPJPD 2025–2045.

Dengan mengusung tema penguatan fondasi transformasi sebagai kota jasa terkemuka yang inklusif dan berkelanjutan, penyusunan anggaran diharapkan mampu mendukung arah pembangunan jangka menengah dan panjang Kota Padang.

Menutup laporannya, Osman Ayub menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur legislatif dan eksekutif yang telah terlibat dalam pembahasan Ranperda APBD 2027.

Ia berharap seluruh catatan dan rekomendasi Banggar menjadi landasan bagi fraksi-fraksi DPRD dalam menyampaikan pendapat akhir, sekaligus memastikan APBD 2027 dapat dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang. (adv)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update