Notification

×

Iklan

Agam Perkuat Koordinasi Penanganan Bencana

Sabtu, 21 November 2026 | 12:26 WIB Last Updated 2026-11-21T05:26:00Z

Pemkab Agam dan Unand Padang Rumuskan Penyusunan Rencana Kontingensi Penanganan Bencana


Lubuk Basung, Rakyatterkini.com – Pengalaman menghadapi bencana yang melanda Kabupaten Agam pada akhir November 2025 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapan serta memperbaiki koordinasi antarinstansi. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah kejelasan pembagian tugas dan jalur komando agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat, terorganisasi, dan menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi, menegaskan bahwa setiap unsur yang terlibat dalam penanganan bencana harus memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Menurutnya, upaya penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan inisiatif setiap pihak, tetapi harus berada dalam koordinasi dan komando yang terarah.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bandang Kabupaten Agam Tahun 2026 di Aula Kantor Bapperida Agam, Lubuk Basung, Kamis (19/11).

Dalam kesempatan itu, Lutfi mengajak seluruh pihak menyatukan pemahaman dan persepsi melalui forum diskusi tersebut. Dengan demikian, nantinya terbentuk sistem komando yang efektif dan efisien ketika bencana terjadi.

Ia mengakui, pengalaman penanganan bencana sebelumnya masih memperlihatkan sejumlah kendala dalam koordinasi di lapangan. Perbedaan pemahaman mengenai tugas dan kewenangan masing-masing pihak menyebabkan beberapa unsur bergerak sendiri tanpa koordinasi yang optimal.

Dampaknya, penanganan di sejumlah lokasi belum berjalan secara merata. Ada kawasan yang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak secara bersamaan, sedangkan wilayah lain justru belum memperoleh penanganan maksimal.

Lutfi mencontohkan kejadian di Salareh Aia, Kecamatan Palembayan. Ketika bencana melanda kawasan tersebut, perhatian penanganan sebelumnya lebih banyak tertuju ke wilayah Malalak dan Tiku. Akibatnya, potensi ancaman di Salareh Aia belum sepenuhnya terantisipasi dan menjadi tantangan dalam proses penanganan.

Ia berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi. Untuk itu, seluruh unsur harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pihak yang bertanggung jawab, mekanisme koordinasi, jalur komando, serta bentuk dukungan yang diperlukan saat menghadapi kondisi darurat.

Melalui penyusunan dokumen rencana kontingensi, Pemkab Agam berupaya memperjelas pembagian peran dan mekanisme kerja antara organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri, Basarnas, organisasi kebencanaan, hingga masyarakat.

Selain koordinasi antarlembaga, Lutfi juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali gejala awal bencana serta melakukan evakuasi secara mandiri ketika menghadapi ancaman.

Ia mencontohkan pengalaman warga di kawasan Maninjau yang mampu mengenali suara bebatuan dari hulu sebagai salah satu indikasi kemungkinan terjadinya banjir bandang. Berbekal pengetahuan tersebut, masyarakat dapat segera menyelamatkan diri menuju lokasi yang lebih aman.

Menurutnya, kearifan dan pengetahuan lokal semacam ini perlu terus dikembangkan melalui edukasi serta latihan simulasi kebencanaan. Dengan begitu, masyarakat memiliki bekal untuk mengambil tindakan tepat dan tidak panik ketika situasi darurat terjadi.

Setelah dokumen rencana kontingensi rampung disusun, BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, perangkat daerah, Kelompok Siaga Bencana (KSB), serta masyarakat diharapkan dapat menggelar simulasi penanganan bencana secara terpadu.

Kegiatan tersebut nantinya memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai tanda-tanda bahaya, jalur evakuasi, serta langkah penyelamatan diri yang harus dilakukan.

Lutfi berharap pengalaman bencana pada 2025 menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak menimbulkan dampak yang lebih besar di masa mendatang. Dengan koordinasi yang solid, pembagian tugas yang terukur, dan kesiapan masyarakat, penanganan bencana di Kabupaten Agam diharapkan semakin optimal sehingga risiko korban jiwa dan kerugian dapat ditekan.

Sementara itu, Tim Riset dan Survei Penanganan Bencana Universitas Andalas (Unand) Padang yang dipimpin Basril Basar menjelaskan bahwa FGD tersebut merupakan bagian dari upaya mengumpulkan data dan informasi kebencanaan untuk mendukung penyusunan Rencana Kontingensi Penanganan Bencana di Kabupaten Agam.

Basril menyebutkan, hingga saat ini timnya telah mengumpulkan informasi dari 43 responden yang tersebar di sembilan kecamatan dengan tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Agam.

Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah-langkah serta strategi penanganan bencana yang lebih tepat pada masa mendatang.

Ia juga berharap seluruh pihak, mulai dari OPD, TNI, Polri, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), hingga berbagai elemen masyarakat, dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

Keterlibatan seluruh unsur dinilai penting agar rencana kontingensi yang dihasilkan benar-benar mampu memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Kabupaten Agam dalam menghadapi potensi bencana.(da*)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update