 |
| Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumbar diKantor Dinas SDABK |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat berencana kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah peserta yang lebih besar. Aksi jilid II tersebut disiapkan untuk mengawal keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
Rencana aksi lanjutan itu muncul setelah penyampaian aspirasi di depan Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Sumbar, Rabu (30/9/2026). Massa menilai sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut belum memperoleh penjelasan dan keterbukaan seperti yang diharapkan.
Dalam aksi bertajuk “Pemuda Desa Kawal Dana Bencana”, massa mempertanyakan penggunaan anggaran pemulihan pascabencana yang nilainya disebut sekitar Rp534 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp195,10 miliar dialokasikan untuk sektor sumber daya air.
Mereka meminta adanya keterbukaan terkait penggunaan anggaran, audit terhadap dana di sektor sumber daya air, serta pemeriksaan terhadap berbagai dugaan, mulai dari pengaturan paket pekerjaan, mark-up, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga potensi konflik kepentingan.
Koordinator Lapangan, Arif Al-Hafiz, mengatakan keterbukaan informasi menjadi salah satu poin utama yang disuarakan dalam aksi tersebut. Namun, ia menilai jawaban yang diberikan belum memenuhi harapan massa.
“Kami datang dengan itikad baik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Salah satu tuntutan utama kami adalah transparansi. Namun, dari aksi hari ini, kami menilai tuntutan tersebut belum mendapatkan jawaban dan keterbukaan yang kami harapkan. Karena itu, bagi kami persoalan ini belum selesai,” ujar Arif.
Menurutnya, pengawalan terhadap penggunaan dana bencana bukan semata-mata bentuk kritik terhadap pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran yang berasal dari penanganan bencana digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dana bencana jelas peruntukannya, jelas pekerjaannya, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kalau hari ini transparansi belum kami dapatkan, maka kami akan terus mengawal,” katanya.
Ketua Umum Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat juga menegaskan bahwa aksi tersebut tidak akan menjadi langkah terakhir. Menurutnya, tuntutan keterbukaan yang belum terpenuhi menjadi alasan bagi organisasi untuk melanjutkan pengawalan.
“Dengan tidak adanya transparansi yang kami harapkan hari ini, kami menyatakan sikap bahwa persoalan ini akan kami kawal sampai tuntas. Kami tidak ingin persoalan dana bencana berhenti hanya pada aksi hari ini,” tegasnya.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan aksi berikutnya dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami akan melakukan konsolidasi dan mempersiapkan aksi jilid II dengan massa yang lebih banyak. Kami ingin memastikan pemerintah dan pihak-pihak terkait memberikan keterbukaan kepada masyarakat. Selama tuntutan transparansi belum terpenuhi, kami akan terus mengawal,” ujarnya.
Pemuda Desa Indonesia menekankan bahwa langkah tersebut bukan bertujuan untuk menyudutkan atau menghakimi pihak tertentu. Mereka meminta setiap dugaan penyimpangan yang muncul dapat ditelusuri dan diperiksa secara objektif melalui lembaga atau mekanisme yang memiliki kewenangan.
Selain melanjutkan pengawalan di tingkat daerah, persoalan tersebut juga akan dibawa ke Simposium Pemuda Desa Nasional 2026 yang digelar di Kota Padang. Hasil pengawalan dan aspirasi tersebut selanjutnya direncanakan dihimpun untuk disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR RI.(da*)
