 |
| Ilustrasi |
Padang, Rakyatterkini.com – Persoalan kemiskinan kerap dinilai berdasarkan satu indikator, yakni persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Ketika angka tersebut mengalami penurunan, upaya pengentasan kemiskinan sering dianggap berhasil. Padahal, kondisi kemiskinan memiliki persoalan yang lebih kompleks dan tidak hanya tercermin dari naik atau turunnya persentase.
Sumatera Barat menjadi salah satu contoh. Dalam kurun waktu sekitar satu dekade, tingkat kemiskinan di provinsi ini secara umum menunjukkan tren penurunan. Pada 2015, persentase penduduk miskin tercatat 7,31 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 6,28 persen pada 2020.
Pandemi Covid-19 sempat membalikkan tren tersebut. Pada 2021, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 6,63 persen. Setelah kondisi ekonomi mulai membaik, angka kemiskinan kembali turun hingga 5,92 persen pada 2022.
Namun, tren penurunan kemudian cenderung melambat. Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan Sumbar berada di angka 5,95 persen, lalu sedikit meningkat menjadi 5,97 persen pada Maret 2024. Dari sisi jumlah, penduduk miskin juga bertambah, dari sekitar 340,37 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 345,73 ribu orang setahun berikutnya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Mengapa angka kemiskinan relatif tidak banyak berubah ketika perekonomian masih mengalami pertumbuhan?
Pertumbuhan Ekonomi Belum Tentu Langsung Menekan Kemiskinan
Perekonomian Sumatera Barat pada 2024 tumbuh sebesar 4,36 persen. Sementara itu, PDRB per kapita tercatat sekitar Rp57,05 juta. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan dalam laju yang sama.
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, kemiskinan berkaitan erat dengan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Karena itu, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga bagaimana hasil pertumbuhan tersebut dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Apabila pertumbuhan lebih banyak terjadi pada sektor atau kelompok tertentu, manfaatnya terhadap masyarakat miskin bisa menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, pembangunan tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga perlu memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.
Memiliki Pekerjaan Belum Menjamin Ketahanan Ekonomi
Pasar kerja juga menjadi bagian penting dalam melihat persoalan kemiskinan. Seseorang dapat berada di atas garis kemiskinan ketika tingkat pengeluarannya telah melewati batas tersebut. Namun, kondisi itu belum tentu berarti rumah tangga yang bersangkutan memiliki kondisi ekonomi yang benar-benar aman.
Pendapatan yang berubah-ubah, jumlah jam kerja yang terbatas, tingkat produktivitas rendah, hingga dominasi pekerjaan informal dapat membuat sebuah keluarga tetap berada dalam kondisi rentan. Situasi tersebut semakin terasa ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok atau hilangnya sumber penghasilan.
Oleh sebab itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Pekerjaan yang tersedia juga perlu memiliki produktivitas dan tingkat pendapatan yang memadai sehingga mampu menjadi sumber penghidupan yang lebih berkelanjutan.
Dengan kata lain, tantangannya bukan semata-mata membuat masyarakat memiliki pekerjaan, tetapi memastikan pekerjaan tersebut dapat memberikan penghasilan yang cukup dan relatif stabil.
Harga Pangan Sangat Berpengaruh terhadap Daya Beli
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah daya beli masyarakat. Kondisi kemiskinan memiliki kaitan erat dengan perubahan harga, terutama harga bahan makanan.
Berdasarkan catatan BPS, komoditas makanan menyumbang 75,94 persen terhadap Garis Kemiskinan Sumatera Barat pada Maret 2024. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga pangan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Karena itu, menjaga stabilitas harga pangan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Penanganan kemiskinan pada akhirnya tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pekerjaan yang produktif serta kemampuan masyarakat mempertahankan daya belinya.(da*)
