 |
| Kerusuhan di Prancis pecah karena tuntunan terkait biaya Pendidikan. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Prancis agar meningkatkan kewaspadaan menyusul aksi demonstrasi berskala besar yang berpotensi mengganggu keamanan dan kegiatan masyarakat.
Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa KBRI Paris terus memantau perkembangan keamanan di wilayah kerjanya. Pemantauan tersebut dilakukan terutama setelah demonstrasi besar berlangsung di Paris pada 17 Oktober.
Melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu, Heni menjelaskan bahwa pihak KBRI telah mengingatkan seluruh WNI untuk tetap berhati-hati dan mengikuti perkembangan kondisi keamanan di sekitar tempat tinggal maupun lokasi aktivitas mereka.
Berdasarkan pemantauan KBRI Paris, sejauh ini tidak ditemukan WNI yang terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut.
Meski demikian, gelombang protes itu telah memengaruhi sejumlah kegiatan masyarakat. Dampaknya antara lain perubahan jadwal sekolah, gangguan operasional transportasi umum, hingga kepadatan lalu lintas di sejumlah kawasan.
Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, KBRI Paris meminta WNI agar selalu merujuk pada informasi resmi dari pemerintah dan otoritas setempat. WNI juga disarankan menjauhi titik-titik konsentrasi massa guna menghindari kemungkinan terjebak dalam situasi yang tidak aman.
Selain itu, masyarakat Indonesia di Prancis diminta menyesuaikan rencana perjalanan apabila terjadi penutupan jalan maupun perubahan jalur transportasi akibat demonstrasi.
Heni menegaskan bahwa KBRI Paris akan terus mengikuti perkembangan situasi dan mempertahankan komunikasi dengan WNI yang berada di wilayah akreditasinya.
Apabila menghadapi keadaan darurat, WNI dapat menghubungi layanan hotline KBRI Paris melalui nomor +33-6-2112-2109.
Demonstrasi Pelajar Ganggu Kegiatan Masyarakat
Gelombang demonstrasi yang melibatkan pelajar sekolah menengah atas (SMA) dilaporkan terjadi di sejumlah kota di Prancis sejak pertengahan September. Aksi tersebut dilatarbelakangi berbagai tuntutan di sektor pendidikan.
Para pelajar mendesak pemerintah meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, memperbaiki kualitas dan kondisi pembelajaran, menambah jumlah tenaga pengajar, serta mengevaluasi sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.
Sebagai bentuk protes, sejumlah kelompok pelajar melakukan pemblokiran terhadap sekolah dan universitas. Dalam beberapa kejadian, aksi yang berlangsung juga dilaporkan berujung pada kericuhan.
Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray menyatakan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi mekanisme penerimaan mahasiswa melalui Parcoursup. Platform yang digunakan untuk pendaftaran pendidikan tinggi tersebut menjadi salah satu sasaran kritik para demonstran.
Geffray turut menyampaikan bahwa pemerintah telah menempatkan sekitar dua pertiga dari total 3.000 guru pengganti yang sebelumnya dijanjikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di berbagai sekolah.
Sementara itu, hingga Kamis (15/10), tercatat sebanyak 1.260 orang telah ditangkap di wilayah metropolitan Paris sejak demonstrasi pelajar berlangsung. Dari jumlah tersebut, sekitar 86 persen dilaporkan masih berusia di bawah 18 tahun.
Di tengah situasi yang masih berkembang, WNI yang berada di Prancis diharapkan terus memantau pengumuman resmi, menghindari kawasan yang menjadi pusat demonstrasi, serta mengutamakan keselamatan ketika menjalankan aktivitas sehari-hari maupun melakukan perjalanan.(da*)
