 |
| Kunjungan kerja Komite IV DPD RI melalui rapat kerja bersama |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Komite IV DPD RI meminta pemerintah pusat memastikan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak berhenti pada pencapaian realisasi anggaran. Dana tersebut dinilai harus memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan layanan dasar, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Komite IV DPD RI saat menggelar rapat bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua di Jayapura, Senin (5/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan TKD dan Dana Otsus Papua sepanjang 2026.
Pimpinan Komite IV DPD RI, Elviana, menyebut TKD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Papua. Kondisi geografis yang sulit, konektivitas yang terbatas, tingginya biaya pembangunan, persebaran penduduk, serta kemampuan fiskal daerah menjadi sejumlah tantangan yang harus diperhitungkan.
Karena itu, evaluasi terhadap TKD, menurut Elviana, tidak cukup hanya melihat besaran dana yang telah disalurkan maupun tingkat penyerapannya.
“Transfer ke Daerah harus benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Khusus Papua, implementasinya harus mempertimbangkan karakteristik dan tantangan kewilayahan yang berbeda dengan daerah lain,” ujar Elviana.
Komite IV juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Dana Otsus Papua. Elviana menegaskan, dana tersebut memiliki fungsi afirmatif untuk menjawab kebutuhan khusus masyarakat Papua, sehingga tidak semestinya hanya dipandang sebagai tambahan sumber pembiayaan daerah.
Pemanfaatan Dana Otsus diharapkan mampu memberikan hasil konkret pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan dasar, hingga pembangunan infrastruktur.
“Keberhasilan TKD dan Dana Otsus jangan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Ukurannya harus sampai pada seberapa besar anggaran tersebut mampu memperbaiki pelayanan dasar, mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua,” katanya.
Sejalan dengan itu, Komite IV mendorong agar percepatan penyaluran dan realisasi Dana Otsus dibarengi dengan peningkatan kualitas perencanaan, ketepatan penggunaan anggaran, pengawasan, serta transparansi. Masyarakat juga dinilai perlu dilibatkan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Papua Izharul Haq menyampaikan bahwa hingga 30 September 2026, penyaluran TKD di wilayah Papua telah mencapai Rp29,09 triliun atau sekitar 73,40 persen dari total pagu Rp39,64 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kinerja penyaluran yang cukup baik. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi tersebut masih mengalami kontraksi sebesar 5,47 persen.
“Komponen yang perlu mendapat perhatian adalah DAK Fisik sebesar 49,04 persen dan Dana Desa sebesar 50,76 persen, sedangkan Dana Otonomi Khusus telah tersalurkan Rp5,61 triliun atau 58,31 persen,” jelas Izharul.
Untuk Provinsi Papua sendiri, realisasi TKD hingga periode tersebut tercatat Rp7,82 triliun atau 77,29 persen. Angka itu meningkat 6,13 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.
DJPb Papua juga mengungkapkan bahwa tantangan pengelolaan TKD dan Dana Otsus tidak hanya berkaitan dengan proses pencairan. Percepatan pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran di daerah turut menjadi persoalan yang perlu dibenahi.
Realisasi DAK Fisik yang masih rendah, antara lain, dipengaruhi keterlambatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran, proses pengadaan barang dan jasa, pekerjaan fisik yang belum berjalan sesuai jadwal, serta keterbatasan kemampuan pengelolaan proyek dan sumber daya manusia di daerah.
“DJPb terus melakukan asistensi dan pendampingan, mendorong integrasi sistem, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus melalui penilaian rencana aksi pemerintah daerah, evaluasi laporan tahunan, konfirmasi capaian output, serta pemantauan dan evaluasi bersama kementerian/lembaga terkait,” kata Izharul.
Senator DPD RI asal Papua Selatan, Rudy Tirtayana, turut menyoroti persoalan keterlambatan penyaluran TKD yang menurutnya masih berulang dari tahun ke tahun. Ia meminta Kementerian Keuangan melakukan perbaikan sehingga persoalan administratif tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
“Keterlambatan juklak dan juknis penyaluran TKD yang berulang setiap tahun harus diperbaiki. Persoalan ini berpengaruh langsung terhadap kelancaran pelaksanaan TKD dan program pembangunan di daerah,” ujar Rudy.
Dalam rapat tersebut, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam pembangunan Papua.
Albert Yoku mengatakan, pemerintah pusat perlu meningkatkan perhatian terhadap aspirasi dan rencana pembangunan yang berasal dari masyarakat di tingkat kampung maupun distrik.
“Kita membutuhkan keseriusan dan komitmen pemerintah pusat untuk menerima penjelasan dan masukan dari Papua. Sering kali perencanaan yang sudah disusun melalui musrenbang dari tingkat kampung dan distrik belum terakomodasi dengan baik,” katanya.
Selain perencanaan pembangunan, Albert menilai penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan penting.
“Tata kelola pemerintahan di Papua masih perlu diperkuat. Ketaatan terhadap perencanaan masih rendah, kapasitas SDM belum merata, dan dalam beberapa kasus masih terdapat penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.
Elviana menegaskan, seluruh masukan dan temuan selama kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan Komite IV DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mengevaluasi kebijakan fiskal pemerintah pusat.
“Komite IV DPD RI akan menjadikan berbagai informasi, masukan, dan temuan dalam kunjungan kerja ini sebagai bahan penguatan fungsi pengawasan. Kami ingin kebijakan TKD dan Dana Otsus semakin responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik Papua, serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Elviana.(da*)
