 |
| Demo pelajar di Prancis meluas hingga memicu bentrokan dan pembakaran. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Gelombang demonstrasi yang melibatkan pelajar sekolah menengah di Prancis semakin meluas dan berujung pada kerusuhan di sejumlah wilayah. Aksi tersebut diwarnai bentrokan dengan polisi, pembakaran, serta perusakan fasilitas umum. Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan lebih dari 1.900 orang telah ditangkap hingga Kamis (1/10/2026), sedangkan 305 aparat dilaporkan mengalami luka-luka.
Protes yang sebelumnya berpusat di kawasan Paris sejak pekan lalu kini menjalar ke sejumlah kota, termasuk wilayah yang lebih kecil. Pada Jumat (2/10/2026), situasi kembali memanas setelah demonstran melakukan aksi vandalisme, membakar tumpukan sampah, dan terlibat bentrokan dengan aparat keamanan.
Untuk mengendalikan massa, polisi antihuru-hara menggunakan gas air mata dan tongkat pemukul serta melakukan sejumlah penangkapan. Kementerian Pendidikan Prancis menyebut hingga Jumat sore terdapat sekitar 560 sekolah yang terdampak aksi tersebut.
Meluasnya demonstrasi menjadi perhatian karena terjadi hanya sekitar satu bulan setelah dimulainya tahun ajaran baru. Aksi itu berlangsung ketika Prancis tengah menghadapi sejumlah persoalan, termasuk tekanan terhadap keuangan negara dan dinamika politik menjelang pemilihan presiden.
Para pelajar menyampaikan berbagai keluhan mengenai kondisi pendidikan. Mereka mempersoalkan keterbatasan sumber daya sekolah, kondisi sejumlah fasilitas yang dinilai tidak memadai, serta kekurangan tenaga pendidik dan staf. Durasi kegiatan belajar yang panjang dan mekanisme penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi juga menjadi bagian dari tuntutan.
Pada umumnya, kegiatan belajar di sekolah menengah Prancis dimulai sekitar pukul 08.00 dan berlangsung sampai sore. Sejumlah mahasiswa kemudian ikut turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi.
Pendidikan merupakan salah satu sektor dengan porsi belanja besar dalam rancangan anggaran pemerintah Prancis. Untuk tahun mendatang, pemerintah mengusulkan anggaran sekolah sebesar 65,5 miliar euro, sedikit lebih tinggi dibandingkan alokasi pertahanan yang mencapai 63,4 miliar euro. Meski demikian, persoalan kualitas dan pemerataan pendidikan masih menjadi perhatian.
Pemerintah Prancis menyatakan hak warga untuk melakukan demonstrasi secara damai tetap dihormati. Namun, aparat diminta mengambil tindakan terhadap blokade yang menghambat akses menuju sekolah serta menghentikan aksi kekerasan dan perusakan.
Kementerian Dalam Negeri mengatakan sejumlah polisi dan petugas sekolah menjadi sasaran serangan menggunakan kembang api berdaya ledak dan berbagai jenis proyektil. Dalam beberapa kejadian, pelaku juga diduga menggunakan cairan yang mengandung asam.
Menurut kementerian tersebut, sejumlah orang yang memiliki niat melakukan penjarahan dan perusakan diduga memanfaatkan aksi pelajar untuk masuk ke dalam kerumunan. Pemerintah membedakan kelompok tersebut dari pelajar yang menyampaikan tuntutan melalui demonstrasi secara damai.
Penanganan aparat terhadap demonstrasi juga mendapat sorotan. Tokoh kiri Jean-Luc Mélenchon menyatakan dukungan terhadap mahasiswa dan mengkritik tindakan kepolisian yang dinilainya represif. Sejumlah demonstran dilaporkan mengalami luka setelah terkena proyektil yang digunakan aparat untuk mengendalikan massa.
Kritik terhadap Mélenchon kemudian muncul dari pihak yang menilai partainya, France Unbowed, turut berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan dan berusaha memperoleh keuntungan politik dari gerakan tersebut.
Dari kubu kanan jauh, Marine Le Pen menyerukan agar kewenangan polisi dalam menghadapi kerusuhan diperkuat. Sementara mantan Perdana Menteri Edouard Philippe, yang berada di kubu konservatif dan menjadi salah satu pesaing Le Pen dalam kontestasi presiden, mengecam aksi pembakaran serta perusakan.
Presiden Emmanuel Macron juga menanggapi situasi tersebut. Ia mengecam kekerasan sekaligus memperingatkan agar para demonstran muda tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sesuai konstitusi Prancis, Macron tidak dapat kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan presiden ketiga secara berturut-turut.
Isu ketimpangan dalam dunia pendidikan turut muncul dalam rangkaian demonstrasi. Data terbaru Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan perbedaan capaian akademik antara siswa dari keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi lebih baik dan mereka yang kurang beruntung semakin besar. Secara umum, kemampuan siswa dalam membaca dan matematika juga tercatat menurun.
Kebijakan pemerintah mengenai penggunaan teknologi oleh anak-anak turut menjadi perhatian. Sejak awal tahun ajaran pada September, Prancis memberlakukan larangan penggunaan ponsel pintar di sekolah menengah. Pemerintah juga sebelumnya menerapkan pembatasan media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 15 tahun, tetapi kebijakan tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan tertinggi.
Dampak kerusuhan bahkan dilaporkan mencapai negara tetangga, Belgia. Sekitar belasan sekolah di Liege ditutup pada Jumat setelah sehari sebelumnya terjadi kekerasan yang menyebabkan enam orang ditangkap.
Rangkaian aksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Prancis telah berkembang menjadi isu yang berkaitan dengan kondisi sosial dan politik. Situasi ini semakin mendapat perhatian karena berlangsung menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan pada Mei mendatang.(da*)
