 |
| Ilustrasi |
Padang, Rakyatterkini.com – Penyerapan belanja negara di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencapai Rp24,67 triliun hingga 31 Agustus 2026. Jumlah tersebut setara dengan 67,22 persen dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk Sumbar yang ditetapkan sebesar Rp36,69 triliun.
Berdasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar, realisasi belanja negara tersebut mengalami kenaikan 23,32 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu.
Belanja negara di Sumbar mencakup belanja pemerintah pusat serta Transfer ke Daerah (TKD). Dari kedua komponen tersebut, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp8,96 triliun atau 53,24 persen dari pagu Rp16,84 triliun. Capaian ini tumbuh 46,29 persen secara tahunan.
Jika dirinci berdasarkan jenis pengeluaran, belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp4,62 triliun. Berikutnya, belanja barang mencapai Rp3,15 triliun, sementara belanja modal tercatat sebesar Rp1,2 triliun.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah telah mencapai Rp15,7 triliun. Nilai tersebut setara dengan 79,08 persen dari total pagu Rp19,86 triliun, atau meningkat 13,17 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dalam penyaluran TKD, dengan realisasi mencapai Rp11,49 triliun. Selain itu, pemerintah telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp3,24 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp611,01 miliar.
Untuk Dana Desa, realisasi penyalurannya mencapai Rp339,33 miliar atau 97,42 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp348,30 miliar. Adapun penyaluran DAK fisik tercatat sebesar Rp20,61 miliar, setara 22,42 persen dari alokasi Rp91,93 miliar.
Penyaluran belanja negara dan dana transfer tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat kepada Sumatera Barat. Anggaran itu diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah Sumbar.(da*)
