 |
| Jalan Tol Padang - Pekanbaru ruas Padang - Sicincin |
Padang, Rakyatterkini.com – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan menghubungkan Lampung hingga Aceh masih menghadapi sejumlah kendala. Sejumlah ruas tol belum tersambung secara utuh dengan pusat-pusat perekonomian sehingga tingkat kelayakan ekonominya belum tercapai.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu. Dalam agenda itu, BAKN berdiskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Danantara Indonesia, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Melalui pertemuan tersebut, BAKN DPR RI mendorong pemerintah merumuskan alternatif pembiayaan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan JTTS, terutama pada ruas yang belum mampu mencapai tingkat keekonomian.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, berpandangan bahwa pengambilalihan oleh negara patut dipertimbangkan untuk ruas tol yang membutuhkan waktu lama sebelum dapat beroperasi secara ekonomis.
“Sejalan dengan tidak adanya kembali pendanaan melalui skema penyertaan modal negara (PMN) terhadap BUMN, maka harus ada skema terhadap pembiayaan jalan tol itu sendiri. Namun tentu dalam kondisi kelayakan, keekonomian yang belum bisa dicapai dan tentu ini membutuhkan waktu yang panjang, dalam pandangan kami memang harus diambil alih oleh negara,” ujar Herman dalam keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (8/10/2026).
Ia menjelaskan, keterlibatan negara dapat menjadi salah satu alternatif untuk membiayai ruas tol yang belum menghasilkan tingkat pengembalian ekonomi memadai. Sebagai perbandingan, Herman menyinggung penerapan skema TAC pada sektor perkeretaapian, ketika pemerintah membangun fasilitas melalui Kementerian Perhubungan dan penerimaan dari tiket menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurutnya, pendekatan serupa dapat dikaji untuk pengelolaan jalan tol, khususnya pada ruas yang belum memenuhi aspek keekonomian.
“Kami contohkan ada TAC yang untuk pelaksanaan kereta api. Seluruh fasilitas pelaksanaan kereta api dibangun oleh Kementerian Perhubungan dan kemudian dari setiap tiket itu diambil untuk PNBP di Kementerian Perhubungan. Nah, ini sebetulnya bisa juga dilakukan untuk jalan tol terhadap ruas-ruas jalan yang belum memenuhi keekonomian,” jelasnya.
Biaya Pemeliharaan Ikut Menjadi Perhatian
Herman juga menyoroti besarnya biaya pemeliharaan jalan tol yang tetap harus ditanggung meskipun ruas tersebut belum mencapai tingkat keekonomian. Menurutnya, persoalan biaya operasional dan pemeliharaan perlu diperhitungkan secara menyeluruh dalam penyusunan skema pendanaan JTTS.
Ia menilai, tata kelola yang belum berjalan efektif, potensi kerugian, serta belum jelasnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kelayakan ekonomi menjadi sejumlah persoalan yang harus segera dicarikan solusinya.
Kondisi tersebut semakin menantang karena beberapa ruas tol belum terhubung langsung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, potensi peningkatan volume kendaraan dan pendapatan dari pengoperasian jalan tol belum dapat dimaksimalkan.
“Oleh karena itu dengan dasar temuan terhadap tata kelola yang belum efektif, kemudian terjadinya kerugian, bahkan PMM tidak memasukkan pemeliharaan dan tentu pemeliharaan juga cukup besar karena sampai kapan ini akan berlangsung, sampai kapan juga bisa mencapai keekonomian ini masih belum ada tanda-tanda, karena ruas jalannya pun masih terputus terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” ungkap Herman.
Selain memperbaiki skema pendanaan, ia menekankan pentingnya mendorong aktivitas ekonomi di sepanjang jalur JTTS. Pengembangan kawasan industri dan destinasi wisata dinilai dapat menjadi strategi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menambah jumlah pengguna jalan tol.
“Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus didongkrak, kawasan industri, kawasan wisata, ini yang harus didongkrak juga supaya pengguna moda jalan tolnya meningkat,” katanya.
BAKN Dalami Alternatif Pendanaan
Herman menyampaikan bahwa BAKN DPR RI masih mengkaji berbagai persoalan terkait tata kelola dan pembiayaan JTTS. Untuk memperdalam pembahasan, pihaknya membuka peluang menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan praktisi dan kalangan ahli.
BAKN juga berencana berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mengadakan rapat kerja bersama pihak-pihak terkait guna merumuskan pola pembiayaan yang dinilai paling sesuai.
Langkah tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang dapat menjaga keberlanjutan pengelolaan JTTS, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi jalan tol dan membuka peluang kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara.
“Oleh karena itu kami juga nanti akan rencanakan untuk rapat kerja dengan berbagai pihak supaya bisa menemukan pola yang tepat, pembiayaan yang tepat, dan pada akhirnya tentu bisa meningkatkan terhadap pelaksanaan kegiatan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang lebih bisa menguntungkan,” tutup Herman.(da*)
