 |
| Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau bencana banjir bandang di Arosuka Solok. |
Solok, Rakyatterkini.com — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi warga serta sejumlah fasilitas yang terdampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung situasi masyarakat sekaligus memastikan penanganan darurat dan tahapan pemulihan pascabencana berlangsung secara cepat.
Wapres meminta sejumlah kebutuhan utama warga terdampak segera dipenuhi. Hal itu mencakup kebutuhan pokok, pencarian korban yang masih belum ditemukan, perbaikan infrastruktur, hingga perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta segera mendata warga terdampak yang masih memiliki kewajiban cicilan di lembaga perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan bank-bank Himbara. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk memberikan keringanan melalui mekanisme restrukturisasi kredit selama masa penanganan bencana.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” kata Gibran.
Pemulihan Pertanian Jadi Perhatian
Gibran juga menyoroti kondisi lahan pertanian yang terdampak banjir bandang. Menurutnya, pemulihan sektor pertanian perlu dipercepat karena Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah penting dalam mendukung produksi pangan Sumatera Barat maupun nasional, terutama padi dan bawang.
Karena itu, pemulihan lahan pertanian harus menjadi bagian dari agenda pascabencana sehingga petani dapat kembali melakukan aktivitas produksi dan memperoleh penghasilan.
Pelayanan publik juga diminta tetap berjalan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah layanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen penting akibat bencana.
Pemerintah juga diminta memberikan perhatian terhadap kelompok rentan, antara lain lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil, terutama dalam proses penyaluran bantuan.
Ketersediaan air bersih turut menjadi perhatian karena sangat penting untuk mencegah munculnya berbagai penyakit setelah bencana. Untuk mengantisipasi bencana serupa di kemudian hari, pemerintah juga didorong mempercepat upaya mitigasi melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
R3P Jadi Dasar Pemulihan
Wapres meminta pemerintah menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi secara terukur melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam dan kemungkinan pemindahan bangunan dari kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Dalam pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, Gibran mengingatkan agar lokasi baru dipastikan berada di kawasan yang relatif aman. Namun, aspek kedekatan dengan lokasi tempat tinggal sebelumnya serta sumber mata pencaharian masyarakat juga perlu diperhitungkan.
Dengan pertimbangan tersebut, warga diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi tanpa kembali menghadapi risiko bencana yang sama.
Gibran juga mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, relawan, dan masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat proses penanganan dan pemulihan.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegasnya.
Normalisasi Sungai Jadi Prioritas
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebut normalisasi sungai menjadi salah satu pekerjaan prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menurut Mahyeldi, langkah tersebut penting dilakukan karena curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi terjadinya bencana susulan perlu diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar telah mengirimkan surat kepada seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusuran sungai di daerah masing-masing. Kegiatan tersebut bertujuan menemukan sekaligus membersihkan material yang dapat menghambat aliran sungai, seperti kayu tumbang dan material lainnya.
Pelaksanaannya akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana, serta komunitas pencinta alam. BNPB juga memberikan dukungan berupa peralatan, salah satunya chainsaw, untuk membantu proses pembersihan.
BNPB Pastikan Penanganan Berlanjut
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam menangani dampak bencana tersebut.
Untuk satu warga yang hingga kini masih belum ditemukan, proses pencarian terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan. Operasi tersebut melibatkan Basarnas bersama berbagai unsur terkait.
BNPB juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap dipenuhi, termasuk bantuan logistik dan kebutuhan khusus bagi para pengungsi.
Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga setiap bulan selama tiga bulan. Sementara itu, pemilik rumah yang mengalami kerusakan ringan akan memperoleh bantuan Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan Rp30 juta.
Kerugian Ditaksir Rp300 Miliar
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, banjir bandang yang melanda daerah tersebut pada Senin (21/9) mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya masih dalam pencarian.
Selain korban meninggal, satu warga mengalami luka berat dan tiga orang lainnya menderita luka ringan. Sebanyak 480 warga tercatat terdampak. Sebagian di antaranya mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga, sementara lainnya berada di sejumlah titik pengungsian.
Banjir bandang juga merusak berbagai fasilitas dan infrastruktur. Kerusakan tercatat pada enam gedung perkantoran yang masuk kategori berat, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, kendaraan, jembatan, area persawahan, lahan kering, serta puluhan rumah warga.
Pemerintah daerah memperkirakan nilai kerugian sementara akibat bencana tersebut mencapai sekitar Rp300 miliar.
Untuk penanganan awal, Pemkab Solok telah menetapkan status tanggap darurat mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026.
Selama masa tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan pencarian korban, evakuasi warga, pengelolaan posko dan dapur umum, pembersihan jalan serta sungai, pembersihan fasilitas pemerintahan, distribusi bantuan logistik, penanganan warga yang mengalami luka, dan koordinasi antarlembaga pemerintahan.
Sementara untuk tahap pemulihan, Pemkab Solok menyiapkan sejumlah program, mulai dari pembangunan tiga unit sabo dam, rehabilitasi gedung pelayanan publik, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan pertanian, hingga perbaikan rumah warga, tempat ibadah, jembatan, dan kendaraan dinas.
Total kebutuhan anggaran yang diperkirakan untuk melaksanakan seluruh rencana pemulihan tersebut mencapai sekitar Rp929 miliar.(da*)
