 |
| TPID Perkuat Mitigasi dan Kerja Sama Antar Daerah |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten dan kota serta sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga. Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TPID Triwulan III 2026.
Pertemuan berlangsung di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kamis (17/9). Forum tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi inflasi sekaligus meninjau berbagai kebijakan yang telah dijalankan dalam menjaga kestabilan harga di daerah.
Selain melakukan evaluasi, peserta HLM membahas sejumlah potensi risiko yang dapat memicu tekanan inflasi Sumatera Barat pada periode mendatang. Langkah antisipasi dinilai penting agar gangguan terhadap pasokan maupun distribusi komoditas dapat segera ditangani.
Arahan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam kegiatan itu disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Yozawardi Usama Putera. Mahyeldi menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian antara lain gangguan produksi, kondisi cuaca ekstrem, meningkatnya permintaan masyarakat, serta hambatan distribusi. Berbagai faktor tersebut dapat memengaruhi ketersediaan barang dan kemudian berdampak pada pergerakan harga komoditas.
Gubernur juga meminta agar Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus diperkuat, terutama melalui penyaluran komoditas dari wilayah yang memiliki surplus menuju daerah yang mengalami kekurangan pasokan. Pola kerja sama tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan barang sekaligus menekan gejolak harga.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Abdul Majid Ikram menambahkan, risiko inflasi juga dapat muncul akibat perkembangan geopolitik global. Ketegangan geopolitik berpotensi memengaruhi harga energi dan nilai tukar yang selanjutnya dapat berdampak pada harga barang dan jasa di daerah.
Pada Triwulan II 2026, tekanan inflasi Sumatera Barat sempat meningkat. Kenaikan harga cabai merah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh setelah produksi di sejumlah sentra hortikultura terganggu akibat tingginya curah hujan.
Tekanan juga datang dari sektor transportasi. Kenaikan harga energi di pasar global turut berpengaruh terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi serta tarif angkutan udara.
Namun, memasuki Triwulan III 2026, tekanan inflasi mulai mereda. Berdasarkan catatan Agustus 2026, inflasi tahunan Sumatera Barat berada di angka 3,76 persen (yoy). Sementara itu, inflasi bulanan tercatat 0,18 persen (mtm) dan inflasi tahun berjalan mencapai 1,23 persen (ytd).
Penurunan tekanan tersebut antara lain didukung oleh membaiknya pasokan sejumlah bahan pangan. Salah satunya bawang merah, yang produksinya mengalami peningkatan seiring penerapan Good Agricultural Practices (GAP) untuk mendorong produktivitas.
Meski kondisi inflasi menunjukkan perbaikan, TPID Sumatera Barat menilai langkah pengendalian tetap perlu diperkuat. Upaya tersebut diarahkan agar inflasi daerah dapat kembali berada pada sasaran nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Dalam HLM, TPID juga menyepakati penguatan Kerja Sama Antar Daerah dengan pendekatan business-to-business (B2B). Salah satu bentuknya melalui business matching yang mempertemukan produsen dari daerah surplus dengan off-taker atau pihak pembeli di daerah yang mengalami defisit pasokan.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut memberikan apresiasi kepada daerah yang dinilai responsif dalam upaya pengendalian inflasi, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Kota Padang Panjang.
Apresiasi juga diberikan kepada daerah yang aktif menjalankan operasi pasar, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Agam.(da*)
