 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menjadi pembicara |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan empat fokus utama pembangunan sebagai langkah mempercepat pemulihan daerah sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 2029. Keempat fokus tersebut mencakup pemulihan, konektivitas, peningkatan produktivitas, dan pemerataan pembangunan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I yang berlangsung di Batam, Jumat (11/9/2026).
Mahyeldi mengatakan, empat strategi tersebut dirancang berdasarkan kondisi terkini Sumbar serta berbagai potensi daerah yang masih dapat dikembangkan. Upaya itu diharapkan mampu memperbesar peran Sumbar dalam mendukung perekonomian nasional.
Ia menyebutkan, ekonomi Sumbar pada kuartal II 2026 tumbuh 4,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Performa perdagangan luar negeri juga mengalami peningkatan. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, nilai ekspor Sumbar tercatat mencapai USD1,94 miliar atau tumbuh 21,28 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan pada Maret 2026 berada di level 5,27 persen, membaik dibandingkan September 2025 yang mencapai 5,31 persen.
Meski demikian, Mahyeldi menilai pemulihan setelah bencana masih menjadi pekerjaan besar bagi Sumbar. Sejumlah wilayah dan fasilitas pelayanan publik harus melakukan pembenahan infrastruktur serta aset pada awal 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu membagi kemampuan fiskal antara kebutuhan rehabilitasi dan agenda untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi perdagangan, Sumbar juga dinilai perlu memperluas jenis komoditas ekspor. Saat ini, sekitar 85,78 persen ekspor daerah masih bergantung pada komoditas minyak nabati.
“Karena itu, pembangunan ke depan harus kita arahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus membuka sumber-sumber pertumbuhan baru,” kata Mahyeldi.
Untuk sektor pemulihan, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar dan peningkatan mitigasi bencana di 13 kabupaten/kota. Program tersebut diselaraskan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Selanjutnya, aspek konektivitas diarahkan melalui percepatan penanganan kawasan Sitinjau Lauik, pengembangan koridor Riau–Sumbar–Jambi, pemeliharaan jalan, serta kejelasan tahapan pembangunan jalan tol.
Pada sektor produktivitas, Pemprov Sumbar mendorong pengembangan kawasan Padang–Pariaman dan Bungus serta sentra produksi pangan. Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat rantai dingin, menyediakan fasilitas utilitas, dan memperbaiki jaringan irigasi.
Sementara untuk pemerataan, pemerintah memprioritaskan pembangunan Trans-Mentawai, peningkatan konektivitas transportasi antarpulau, penyediaan layanan air minum, serta penguatan fasilitas rumah sakit umum daerah.
Mahyeldi menjelaskan, keseluruhan agenda tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Sumbar sebagai Gerbang Barat Indonesia. Posisi tersebut diharapkan dapat menghubungkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan pariwisata dengan pasar dalam negeri maupun internasional.
Konektivitas tersebut akan didukung keberadaan Samudra Hindia, Pelabuhan Teluk Bayur, serta Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
“Target kita bukan hanya memulihkan kondisi yang ada, tetapi meningkatkan kapasitas ekonomi Sumatera Barat agar mampu tumbuh lebih tinggi dan memberikan kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Pemprov Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat mencapai 7,3 persen pada 2029. Pada tahun yang sama, PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp90,2 juta, sedangkan tingkat kemiskinan diharapkan turun ke kisaran 2,40–3,40 persen.
Dalam forum DPD RI tersebut, Mahyeldi turut meminta dukungan pemerintah pusat dan DPD RI untuk merealisasikan agenda pembangunan Sumbar. Ada tiga hal yang dinilai penting, yakni menyepakati satu daftar prioritas pembangunan, memastikan tahapan dan sumber pembiayaan melalui APBN, APBD, KPBU maupun investasi, serta melakukan pengawalan bersama terhadap kebutuhan pendanaan dan kesiapan proyek.
“Dengan sinergi pusat dan daerah yang lebih kuat, kita berharap berbagai program prioritas ini tidak hanya menjadi perencanaan, tetapi dapat segera diwujudkan dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat,” tutur Mahyeldi.(da*)
