Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bukittinggi–Sicincin.
Tak hanya mendukung pembangunan infrastruktur strategis tersebut, Pemprov Sumbar juga memastikan proses sosialisasi hingga pembebasan lahan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, dalam Rapat Pembahasan Persiapan dan Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru–Padang ruas Bukittinggi–Sicincin, di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Jati, Kota Padang, Kamis (10/9/2026).
Arry menegaskan, Pemprov Sumbar siap turun langsung ke lapangan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dan tokoh ninik mamak yang terdampak pembangunan jalan tol.
Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog secara langsung menjadi langkah penting agar proses pembangunan berjalan lancar serta tidak menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap turun langsung ke lapangan, melakukan pendekatan secara persuasif dan berdialog dengan masyarakat serta ninik mamak yang terdampak,” ujar Arry.
Ia menyebutkan, dukungan Pemprov Sumbar mencakup seluruh tahapan persiapan pembangunan, mulai dari sosialisasi, pembebasan lahan hingga penetapan lokasi (penlok).
Namun, percepatan tersebut harus tetap dilakukan secara terukur dengan melibatkan masyarakat dan memastikan hak-hak warga terdampak menjadi perhatian utama.
“Prinsipnya kita mendukung percepatan. Namun, prosesnya harus kita kawal bersama agar berjalan baik dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengungkapkan perencanaan trase dan lokasi exit Tol Pekanbaru–Padang untuk ruas Bukittinggi–Sicincin telah disepakati.
Exit tol direncanakan berada di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam. Sementara itu, trase terbaru dipastikan tidak lagi melewati kawasan Kubang Putih.
Andre menegaskan, pembangunan jalan tol tersebut dirancang dengan mempertimbangkan keberadaan permukiman warga. Ia memastikan jalur tol tidak akan membelah kampung masyarakat.
“Ndak ado kampung dibelah,” tegas Andre.
Ia menjelaskan, untuk wilayah tertentu, seperti Banuhampu, pemerintah menyiapkan akses jaringan bypass, bukan jalur utama tol.
Menurut Andre, kepastian trase tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus mendukung kelancaran tahapan persiapan pembangunan.
Andre juga menyampaikan dirinya bersama Pemprov Sumbar akan turun langsung ke sejumlah jorong yang terdampak pembangunan. Langkah itu dilakukan untuk berdialog dengan masyarakat dan ninik mamak sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam proses pembebasan lahan.
Ia menekankan pentingnya mengedepankan prinsip ganti untung bagi masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan.
Andre berharap proses pembebasan lahan dan persiapan pembangunan ruas Sicincin–Bukittinggi dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan pengalaman pembangunan ruas Padang–Sicincin sebelumnya.
“Kalau yang Padang–Sicincin prosesnya bertahun-tahun, kita berharap yang ini bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Tentu dengan dukungan semua pihak dan komunikasi yang baik dengan masyarakat,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Agam, Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Sumbar, serta PT Hutama Karya (Persero) selaku pengembang Jalan Tol Trans Sumatera.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyinergikan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak pelaksana untuk mempercepat pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Bukittinggi–Sicincin, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat yang terdampak. (adpsb/bud)
