Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota Padang terus mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai agama dan kearifan budaya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat pemahaman aparatur mengenai ekonomi dan keuangan syariah melalui pelatihan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) se-Kota Padang.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (9/9/2026). Pelatihan dibuka Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dan diikuti perwakilan OPD serta Perumda. Hadir pula Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang, Indra Noveri.
Penerapan pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah di lingkungan Pemko Padang telah mulai dijalankan secara bertahap sejak Juli 2026. Upaya tersebut turut mengantarkan Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada puncak peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2026 lalu.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Ia menilai penghargaan itu harus menjadi pemacu bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk menjaga konsistensi dalam menerapkan kebijakan berbasis syariah.
"Sejak Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang berhasil meraih Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat," kata Maigus.
Menurutnya, sosialisasi dan pelatihan mengenai ekonomi serta keuangan syariah penting dilakukan karena pemahaman terhadap prinsip tersebut masih belum merata, baik di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintahan.
Kondisi itu, kata dia, salah satunya dipengaruhi keterbatasan informasi dan belum optimalnya pemahaman mengenai konsep serta penerapan keuangan syariah.
Karena itu, Pemko Padang berupaya membangun kesamaan pemahaman di antara seluruh aparatur. Dengan demikian, penerapan kebijakan syariah di lingkungan pemerintahan tidak hanya dilakukan karena instruksi pimpinan, tetapi muncul dari kesadaran dan pemahaman bersama.
"Kita ingin kebijakan ini dijalankan bukan hanya karena pendekatan power atau perintah. Yang lebih penting, seluruh jajaran memahami bahwa pengelolaan berbasis syariah merupakan hal penting yang harus kita jalankan bersama," tegasnya.
Para peserta yang merupakan perwakilan OPD dan Perumda juga diharapkan menjadi penggerak penerapan literasi keuangan syariah di instansi masing-masing.
Mereka diminta menyampaikan kembali pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan sekaligus mendorong penerapannya secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, sekaligus sejalan dengan prinsip syariah.(da*)
