 |
| Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan audiensi |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota Padang terus mempercepat langkah untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat sekaligus memulihkan berbagai infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Upaya tersebut dibahas Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi Pemko Padang dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan terhadap sejumlah program prioritas. Beberapa persoalan yang menjadi pembahasan antara lain kondisi ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah berbasis teknologi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas dasar yang terdampak bencana.
Audiensi tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
SPAM Jadi Solusi Kebutuhan Air Bersih
Dalam pertemuan itu, Fadly menyampaikan perkembangan kerja sama Pemko Padang dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya membangun sistem penyediaan air, tetapi juga mampu diperluas hingga tersambung langsung ke rumah-rumah masyarakat.
Pengembangan SPAM dinilai penting sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih, terutama di wilayah yang rawan mengalami kekeringan seperti Kecamatan Pauh dan Kuranji.
Pemko Padang juga membahas keterbatasan lahan untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Dari kebutuhan lahan sekitar 13.000 meter persegi, saat ini baru tersedia sekitar 8.175 meter persegi.
Fadly berharap persoalan tersebut dapat dicarikan solusi teknis sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun tetap dapat dilanjutkan. Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat agar anggaran untuk proyek tersebut tetap dialokasikan bagi Kota Padang.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” kata Fadly.
Ia menambahkan, kondisi ketersediaan air bersih di Kota Padang saat ini membutuhkan penanganan segera. Karena itu, pembangunan SPAM Gunung Pangilun diharapkan tetap berjalan dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dorong TPST Berbasis RDF
Selain persoalan air bersih, Pemko Padang juga mendorong percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Teknologi tersebut dirancang untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang memiliki nilai ekonomi. Hasil pengolahan nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh sejumlah industri semen yang berada di Kota Padang.
Fadly mengatakan, pengelolaan sampah idealnya dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan sejak awal. Dengan begitu, sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir masih memiliki potensi untuk diolah kembali.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” ujarnya.
BPBPK Siapkan Perencanaan Teknis
Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang disampaikan Pemko Padang melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Untuk pengembangan SPAM Unand, BPBPK menargetkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) hingga sambungan rumah dapat rampung pada awal Januari 2027.
Setelah tahapan perencanaan selesai, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Maret 2027. Pembangunan fisik kemudian direncanakan dilaksanakan secara bertahap pada 2027 hingga 2028.
Sementara itu, BPBPK juga tengah melakukan kajian teknis terhadap lahan yang tersedia untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Kajian tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana lahan yang ada dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan proyek.
Pembangunan SPAM Gunung Pangilun sendiri mendapat dukungan pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Untuk proyek TPST dengan teknologi RDF, BPBPK juga masih melakukan penyesuaian DED berdasarkan kondisi dan ketersediaan lahan di lapangan.
Adapun penanganan permukiman yang terdampak banjir akan diarahkan pada pemulihan infrastruktur dasar sesuai dengan ketentuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Maria menegaskan seluruh kebutuhan harus dipetakan sebelum proses lelang dilakukan agar tidak ada aspek penanganan yang tertinggal. Hal itu dinilai penting karena pembaruan R3P memiliki batas waktu hingga 17 September.
“Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” tegasnya.(da*)
