 |
| Rapat Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2026 dapat terpenuhi. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemko Padang menggelar rapat evaluasi realisasi PAD Triwulan III 2026 di Ruang Abu Bakar Jaar, Kompleks Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (9/9/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi perkembangan penerimaan daerah sekaligus menyusun langkah percepatan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD diminta memperkuat koordinasi dan mencari strategi baru mengingat waktu yang tersedia hingga penutupan tahun anggaran semakin terbatas.
Kepala Bapenda Kota Padang Atos menyampaikan bahwa perkembangan penerimaan PAD sampai awal September 2026 menunjukkan tren yang cukup baik. Namun, masih diperlukan upaya tambahan untuk mengejar target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, target PAD Kota Padang dalam APBD Perubahan 2026 berada di angka Rp1,04 triliun. Sampai 7 September 2026, penerimaan yang berhasil dihimpun mencapai Rp628,586 miliar atau sekitar 64,43 persen dari target.
Atos menjelaskan, realisasi pada dua triwulan sebelumnya juga tercatat melampaui target awal. Pada Triwulan I, penerimaan mencapai Rp205,682 miliar atau 20,08 persen, sementara target awalnya sebesar Rp154,905 miliar.
Kemudian pada Triwulan II, realisasi PAD tercatat Rp455,049 miliar atau 44,42 persen dari target sebesar Rp446,787 miliar.
Untuk Triwulan III, pemerintah daerah menargetkan realisasi sebesar Rp757,232 miliar atau 72,80 persen. Dengan posisi penerimaan saat ini, masih terdapat kekurangan sekitar Rp128,646 miliar yang harus dikejar.
"Karena itu, Bapenda bersama OPD penghasil akan menyiapkan berbagai langkah strategis agar target PAD bisa tercapai 100 persen pada akhir tahun," kata Atos.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir meminta seluruh kepala OPD menjadikan pencapaian PAD sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai berbagai program pembangunan.
Ia menegaskan, target PAD telah menjadi bagian dari kesepakatan dalam Perda APBD Perubahan. Dengan waktu efektif yang tersisa sekitar tiga bulan, setiap OPD diharapkan mampu memanfaatkan waktu tersebut melalui strategi yang tepat dan inovatif.
"Target PAD merupakan tanggung jawab bersama. Karena waktu yang tersisa sekitar tiga bulan, seluruh pimpinan OPD harus mampu menyusun strategi dan inovasi untuk mempercepat pencapaiannya," tegas Maigus.
Dalam rapat tersebut, kalangan akademisi juga turut memberikan masukan. Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Afridian Wirahadi Ahmad, mendorong pemerintah daerah mengubah pendekatan dalam mengelola potensi pendapatan.
Ia menilai birokrasi perlu mengembangkan pola kerja yang lebih berorientasi pada pengelolaan dan pemetaan potensi daerah. Dengan pendekatan tersebut, berbagai sumber pendapatan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal diharapkan dapat dikembangkan oleh OPD terkait.
"Perlu ada perubahan pola pikir menuju manajemen potensi sehingga sumber pendapatan daerah yang belum optimal bisa lebih dimaksimalkan," ujar Afridian.
Pemko Padang optimistis evaluasi dan koordinasi lintas OPD tersebut mampu mempercepat pencapaian target PAD. Optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan berbagai sumber penerimaan menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk menutup tahun anggaran 2026 dengan hasil maksimal.(da*)
