 |
| Walikota Fadly Amran menerima audiensi Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang memperkuat kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dalam upaya mencegah sekaligus menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid bersama jajaran di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).
Audiensi tersebut membahas berbagai strategi pencegahan narkoba, terutama langkah yang dapat dilakukan sejak tingkat awal. Penguatan edukasi di sekolah serta peningkatan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama tersebut.
Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid menjelaskan, kedatangannya ke Pemko Padang bertujuan mempererat koordinasi agar upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan lebih awal dan terarah.
Salah satu program yang akan didorong adalah Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di sekolah. Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan di Kota Padang pada tahun ini.
Toton menyampaikan apresiasi atas dukungan Wali Kota Padang terhadap rencana penerapan kurikulum antinarkotika di tingkat SD dan SMP. BNNP Sumbar selanjutnya akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk merealisasikan program tersebut.
Ia menilai persoalan narkotika di Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang, masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut membuat langkah pencegahan dan peningkatan kewaspadaan perlu dilakukan secara konsisten.
Selain peran pemerintah dan aparat penegak hukum, Toton menilai masyarakat memiliki posisi penting dalam upaya memberantas narkoba. Keterbatasan jumlah personel aparat membuat penanganan persoalan narkotika tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
Karena itu, kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan perlu terus ditingkatkan. Unsur adat juga dinilai dapat mengambil peran dalam membangun kesadaran bersama untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.
Toton menyebutkan, berdasarkan survei prevalensi pada 2019, tingkat penyalahgunaan narkoba di Sumbar berada di angka 1,1 persen. Persentase tersebut setara dengan sekitar 63 ribu orang dari total populasi yang mencapai 5,4 juta jiwa.
Sementara itu, fasilitas rehabilitasi yang tersedia saat ini hanya memiliki kemampuan menangani sekitar 500 orang setiap tahunnya. Perbedaan antara jumlah masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi dan kapasitas layanan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan yang cukup besar.
Menurut Toton, kondisi itu semakin menegaskan pentingnya mengutamakan pencegahan. Edukasi dan upaya preventif harus diperkuat agar jumlah masyarakat yang terpapar penyalahgunaan narkoba tidak terus bertambah.
Di sisi lain, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan Pemko Padang siap mendukung berbagai program BNNP Sumbar dalam pencegahan narkoba, termasuk pelaksanaan IKAN di sekolah-sekolah.
Fadly mengatakan, edukasi mengenai bahaya narkotika dapat diselaraskan dengan program pendidikan yang sudah berjalan di Kota Padang. Salah satunya melalui pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Smart Surau.
Materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dapat diperkuat melalui pembelajaran muatan lokal di tingkat SD dan SMP.
Selain IKAN, Pemko Padang juga menyatakan dukungan terhadap program Sekolah Bersinar atau Bersih Narkoba yang dikembangkan BNNP Sumbar. Program tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dari pengaruh narkotika.
Fadly menilai pendidikan sejak usia sekolah merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun pemahaman generasi muda mengenai dampak dan risiko penyalahgunaan narkoba.
Ia berharap kolaborasi antara Pemko Padang, BNNP Sumbar, sekolah, masyarakat, serta unsur adat dapat membentuk sistem pencegahan yang lebih terpadu dan dilakukan secara berkesinambungan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Padang Tarmizi Ismail, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Syahendri Barkah, serta sejumlah pejabat dan jajaran BNNP Sumbar.(da*)
