Jakarta, Rakyatterkini.com – Sebanyak 12 perwakilan konsumen LRT City melakukan pertemuan dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk membahas kelanjutan proyek apartemen yang pembangunannya mengalami kendala.
Dalam pertemuan tersebut, konsumen diminta menyusun pendataan terkait pembelian unit sekaligus mencantumkan pilihan penyelesaian yang diharapkan, baik berupa pengembalian dana (refund) maupun penggantian dengan unit lain.
Proses pendataan ditargetkan berlangsung hingga 1 Oktober 2026. Setelah data dan persoalan dari para konsumen dihimpun, pemerintah berencana menggelar pertemuan lanjutan pada pertengahan Oktober untuk menentukan langkah penyelesaian.
Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu melihat hasil inventarisasi persoalan yang disampaikan para konsumen.
"Kita lihat sampai 1 Oktober bagaimana inventarisasi masalah dari teman-teman. Setelah itu kami akan mencoba menggelar pertemuan lanjutan sekitar 10 sampai 15 Oktober," kata Aminuddin di Gedung BUMN, Selasa (15/9/2026).
Aminuddin turut menyampaikan permohonan maaf atas persoalan yang muncul akibat terhentinya pembangunan apartemen LRT City. Ia memastikan pemerintah berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen.
Hal senada disampaikan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Moeharmein Zein Chaniago. Ia meminta maaf kepada para konsumen dan memastikan pihaknya akan ikut mengawal proses penyelesaian persoalan proyek tersebut.
Menurut Moeharmein, Adhi Karya sebagai perusahaan induk memiliki tanggung jawab untuk memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Kami juga menyampaikan permohonan maaf. Sebagai holding dan perusahaan induk, menjadi kewajiban kami untuk benar-benar mengawal proyek ini agar dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan," ujarnya.
Ia menambahkan, keputusan mengenai penyelesaian persoalan LRT City diharapkan dapat ditetapkan dalam pertemuan yang dijadwalkan pada pertengahan Oktober.
Moeharmein menegaskan bahwa penyelesaian proyek harus dilakukan dengan memperhatikan kualitas sehingga tidak ada lagi konsumen yang dirugikan.
"Proyek ini diminta pemegang saham untuk diselesaikan dengan kualitas terbaik agar tidak ada lagi konsumen atau korban yang dirugikan. Itu merupakan arahan yang jelas dan tegas dari Kepala Danantara maupun Menteri PKP," katanya.
Sementara itu, perwakilan paguyuban konsumen LRT City, Ryan, menyebut jumlah konsumen yang terdampak mencapai sekitar 2.400 orang. Dari jumlah tersebut, pihaknya telah mendata sekitar 150 hingga 200 konsumen.
Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 93 persen konsumen menginginkan pengembalian dana. Sementara sebagian lainnya masih memilih menunggu hingga unit yang mereka beli dapat diselesaikan.
"Kami terbuka dengan solusi yang nantinya diberikan Danantara. Yang ingin kami tegaskan, jangan sampai rakyat kembali dirugikan," ujar Ryan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait serta Kepala BP BUMN yang juga menjabat COO Danantara, Dony Oskaria.(da*)


