 |
| Pengerahan alat berat di lokasi terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga (K/L) mempercepat pelaksanaan anggaran untuk penanganan serta pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Percepatan diperlukan karena waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas.
Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan hal tersebut dalam keterangan resmi pada Kamis (3/9/2026).
Sebelumnya, Tito memimpin rapat mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Tito, mayoritas K/L yang menjadi penanggung jawab utama telah memperoleh persetujuan anggaran dan mulai merealisasikan program pemulihan di wilayah terdampak. Namun, masih terdapat beberapa K/L yang proses pengajuan anggarannya belum dapat dilanjutkan karena dokumen pendukung maupun rincian program belum lengkap sesuai ketentuan.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Tito meminta tim Posko Satgas PRR bersama penanggung jawab atau PIC dari masing-masing K/L meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar anggaran pemerintah pusat dapat segera digunakan untuk memulihkan berbagai sektor yang terdampak bencana. Sektor tersebut mencakup pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, agama, kehutanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain memantau penggunaan anggaran K/L, Satgas PRR juga mengawasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan senilai Rp10,6 triliun. Dana tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah terdampak di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito menegaskan, tambahan dana TKD tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan yang belum tercakup dalam program yang dibiayai pemerintah pusat.
Ia pun meminta para PIC K/L yang proses anggarannya belum memperoleh persetujuan segera melengkapi dan memperkuat dokumen pengajuan agar proses pencairan dapat berjalan lebih cepat.
Menurut Tito, keberhasilan para PIC dalam tahap ini sangat ditentukan oleh kemampuan mereka memastikan seluruh persyaratan administrasi dan dokumen program telah lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.(da*)
