 |
| Ilustrasi |
Padang, Rakyatterkini.com — Material yang dihasilkan dari penggalian terowongan pada proyek Tol Sicincin-Bukittinggi berpotensi dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan dan perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat.
Gagasan tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan sejumlah usulan investasi kepada Danantara. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan infrastruktur strategis di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.
Dony menyebut material dari hasil pengerukan terowongan Tol Sicincin-Bukittinggi dapat menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan material dalam proyek perluasan kawasan pelabuhan.
Terowongan yang menjadi bagian dari proyek jalan tol tersebut diproyeksikan memiliki panjang sekitar 5,8 kilometer. Hasil galian dari pembangunan terowongan dinilai memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali dalam mendukung pembangunan kawasan Teluk Bayur.
Pemanfaatan material tersebut sekaligus dapat menghubungkan pembangunan infrastruktur jalan dengan pengembangan fasilitas pelabuhan di Sumatera Barat.
Meski demikian, Dony menekankan bahwa rencana pengembangan Teluk Bayur harus terlebih dahulu disesuaikan dengan ketentuan tata ruang Kota Padang. Karena itu, penyesuaian maupun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dinilai penting agar pengembangan kawasan berjalan sesuai peruntukannya.
Teluk Bayur Didorong Jadi Pusat Logistik
Gubernur Mahyeldi menilai peningkatan kapasitas Pelabuhan Teluk Bayur penting untuk memperkuat jaringan logistik Sumatera Barat. Pengembangan tersebut juga diharapkan mampu menopang kegiatan industri daerah, termasuk sektor komoditas crude palm oil (CPO).
Sejumlah tahapan pengembangan Teluk Bayur telah disiapkan. Rencana itu antara lain mencakup pembangunan dermaga tambahan, reklamasi kawasan, pemasangan jaringan pipa CPO, serta pembangunan breakwater sebagai bagian dari pengembangan pelabuhan dalam jangka panjang.
Pemprov Sumbar berharap keterlibatan investasi dapat mempercepat pelaksanaan berbagai proyek tersebut sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat.
“Yang kita dorong adalah bagaimana potensi dan kebutuhan strategis Sumatera Barat dapat terhubung dengan agenda pembangunan nasional. Dengan dukungan investasi, kita ingin infrastruktur yang ada dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat,” kata Mahyeldi.
Selain Teluk Bayur, Pemprov Sumbar turut menawarkan pengembangan kawasan Muara Padang. Kawasan tersebut diarahkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pariwisata dan rekreasi, kuliner, perdagangan dan ritel, industri kreatif, hingga sektor properti serta perhotelan.
Salah satu proyek yang direncanakan di kawasan itu adalah pembangunan Maritime Center. Saat ini, proses perizinan untuk proyek tersebut masih berlangsung.
Lima Proyek Energi Diusulkan
Dalam pertemuan dengan Danantara, Pemprov Sumbar juga mengajukan lima proyek energi yang membutuhkan total investasi sekitar Rp5,35 triliun untuk periode 2027-2029.
Kelima proyek tersebut meliputi PLTS Terapung Singkarak, PLTS Sijunjung Ground Mounted, PLTS Mentawai untuk program dediselisasi yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS), PLTS Pessel Bukik Ameh, serta PLTG Sijunjung Blok Sinamar.
Dony menyampaikan bahwa sejumlah proyek yang diajukan Sumbar memiliki kesesuaian dengan arah prioritas pemerintah pusat. Karena itu, proyek-proyek tersebut terbuka untuk mendapat perhatian dan diprioritaskan secara bertahap.
“Beberapa yang disampaikan ini sesuai dengan prioritas pemerintah, sehingga layak untuk kita prioritaskan secara bertahap,” ujar Dony.
Tak hanya sektor energi dan pelabuhan, Pemprov Sumbar juga meminta percepatan dalam penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Mahyeldi memastikan pemerintah daerah siap mendukung realisasi berbagai rencana investasi strategis tersebut. Dukungan akan diberikan melalui aspek regulasi, penataan ruang, penyediaan lahan, hingga koordinasi bersama pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Untuk mewujudkan semua ini tentu membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah siap menyiapkan dukungan yang diperlukan, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN,” katanya.(da*)
