 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah meninjau progres pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. |
Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung perkembangan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, Kamis (17/9/2026). Dari hasil peninjauan, proyek infrastruktur strategis tersebut telah memasuki tahap pekerjaan fisik setelah persoalan pengadaan lahan berhasil diselesaikan.
Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi didampingi sejumlah pihak terkait, di antaranya perwakilan Hutama Karya (HK) serta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat. Ia melihat kondisi pembangunan di lapangan sekaligus memperoleh penjelasan mengenai tahapan teknis pekerjaan.
Mahyeldi mengatakan, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan pekerjaan konstruksi dapat berjalan lebih leluasa. Dengan kondisi tersebut, PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) sebagai anak perusahaan HK dan pelaksana proyek kini dapat melanjutkan pembangunan fisik.
“Alhamdulillah, dengan dukungan semua pihak, persoalan tanah sudah selesai. Artinya, HPSL sebagai pelaksana sudah bisa bergerak untuk pekerjaan fisik. Progresnya saat ini cukup menggembirakan,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, baik dari segi rancangan maupun metode konstruksi. Tim teknis menjelaskan bahwa Jembatan 3 dan Jembatan 4 mempunyai desain yang berbeda.
Salah satu konstruksi menggunakan struktur melengkung dengan panjang bentang mencapai sekitar 180 meter. Sementara bagian lainnya menerapkan konsep cable-stayed dengan bentang sekitar 300 meter.
“Ini bukan pekerjaan yang sederhana. Alhamdulillah, para pelaksana dan tenaga ahli yang terlibat memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita,” ujarnya.
Mahyeldi juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang ikut mendukung proyek tersebut. Ia menyebut HPSL, Kementerian PU, Agrinas, DPR RI, pemerintah kabupaten dan kota, jajaran teknis, hingga masyarakat memiliki peran dalam mendorong kelancaran pembangunan.
Ia menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur strategis tidak terlepas dari koordinasi dan komunikasi yang terjalin antarpihak. Pengalaman dalam proyek Flyover Sitinjau Lauik, kata dia, dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk pembangunan infrastruktur lainnya di Sumatera Barat.
“Semangat kebersamaan ini harus terus dikembangkan. Jangan ada yang merasa ini merupakan hasil kerja pribadi, karena semuanya merupakan hasil kerja bersama dan sinergi banyak pihak,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat, terutama dalam proses yang berkaitan dengan pengadaan lahan. Komunikasi secara langsung dengan masyarakat dinilai dapat membangun pemahaman sekaligus memperkuat dukungan terhadap proyek pembangunan.
“Di Sumatera Barat, persoalan lahan sebenarnya bisa diselesaikan. Kuncinya adalah komunikasi dengan masyarakat harus berjalan baik, termasuk mendengarkan pendapat dan pandangan mereka. Ketika masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan, percepatan pembangunan bisa dilakukan,” jelas Mahyeldi.
Ia berharap koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak terus dipertahankan hingga proyek rampung. Flyover Sitinjau Lauik diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperkuat konektivitas, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Sumatera Barat.
Sementara itu, PPK Sitinjau Lauik, Risma, yang mewakili BPJN Sumbar, menerangkan bahwa proyek tersebut dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Melalui skema ini, badan usaha ikut terlibat dalam pembiayaan pembangunan sekaligus pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur selama masa layanan.
Risma menjelaskan, pembangunan flyover ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Sitinjau Lauik. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Tikungan Panorama 1 yang memiliki radius tikungan relatif kecil dan tingkat kemiringan cukup tinggi.
Kondisi tersebut selama ini menjadi salah satu tantangan bagi kendaraan yang melintas, terutama kendaraan pengangkut logistik.
Ia menambahkan, kendala pengadaan lahan yang sebelumnya sempat memengaruhi proses pembangunan kini telah diselesaikan. Penyesuaian jadwal kerja sama juga sudah dilakukan sehingga target penyelesaian proyek ditetapkan pada Mei 2028.
“Setelah pengadaan lahan selesai, kami optimistis pekerjaan dapat berlangsung lebih optimal. Target penyelesaiannya adalah Mei 2028,” kata Risma.(da*)
