Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta pemerintah daerah di provinsi sekitar meningkatkan koordinasi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dinilai penting menyusul munculnya kabut asap yang berpotensi memengaruhi kualitas udara di Sumbar.
Mahyeldi menilai penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Kerja sama lintas daerah dan antarinstansi perlu diperkuat agar dampak kebakaran terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat dapat ditekan.
Hal ini menjadi perhatian karena dalam beberapa hari terakhir jumlah kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Padang dilaporkan mencapai sekitar 600 kasus.
“Kami berharap koordinasi dan sinergi seluruh pihak dalam penanganan karhutla terus ditingkatkan. Dengan langkah bersama, dampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat bisa diminimalkan,” kata Mahyeldi di Padang, Jumat (4/9/2026).
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi udara sebelum melakukan kegiatan di luar rumah. Aktivitas luar ruangan sebaiknya dikurangi ketika kabut asap mulai memengaruhi kualitas udara.
Bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar, Mahyeldi menyarankan penggunaan masker, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, serta kelompok yang rentan mengalami gangguan pernapasan.
Selain itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran secara terbuka, baik untuk sampah maupun lahan. Menurutnya, kebiasaan tersebut dapat menambah sumber asap dan memperburuk kondisi udara.
“Kami mengajak masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan. Menjaga lingkungan dan kualitas udara merupakan tanggung jawab bersama agar Sumatera Barat tetap sehat dan nyaman,” tegasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar Kuartini Deti Putri menyampaikan, hasil pemantauan pada 1–3 September 2026 hingga pukul 14.00 WIB menemukan 19 hotspot atau titik panas di wilayah Sumbar.
Titik panas tersebut terdeteksi di lima kabupaten. Rinciannya, lima titik berada di Dharmasraya, satu titik di Limapuluh Kota, tiga titik di Pasaman, lima titik di Pesisir Selatan, serta lima titik di Sijunjung.
“Dari hasil pemantauan, terdapat 19 hotspot yang tersebar di lima kabupaten, yakni Dharmasraya, Limapuluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan, dan Sijunjung,” ujar Deti.
Kondisi yang perlu mendapat perhatian tidak hanya berasal dari wilayah Sumbar. Sejumlah provinsi yang berbatasan dengan Sumbar juga mencatat hotspot dalam jumlah cukup besar sehingga berpotensi menjadi sumber asap yang terbawa ke wilayah lain.
Mengacu pada data SIPONGI untuk periode 1–3 September 2026 hingga pukul 14.00 WIB, tercatat 301 hotspot di Jambi, 229 titik di Riau, 13 titik di Bengkulu, 46 titik di Sumatera Utara, dan 2.422 titik di Sumatera Selatan.
Deti menjelaskan, asap akibat karhutla dari daerah sekitar dapat berpindah ke wilayah lain mengikuti arah pergerakan angin dan kondisi atmosfer. Meski demikian, seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas udara Sumbar tetap bergantung pada kondisi cuaca, arah serta kecepatan angin, dan dinamika atmosfer.
Sementara itu, pemantauan menggunakan Stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) Padang Pasir yang berada di kawasan Kantor Gubernur Sumbar menunjukkan PM2,5 menjadi parameter yang paling dominan.
Konsentrasi rata-rata PM2,5 tercatat 19,88 µg/m³, sedangkan angka tertingginya mencapai 21,71 µg/m³.
“Indikatif ISPU untuk PM2,5 berada pada angka 55,9 sampai 58,4 dan masih termasuk kategori sedang,” jelas Deti.
Ia mengingatkan masyarakat agar terus memantau informasi kualitas udara melalui saluran resmi pemerintah. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan apabila terjadi perubahan kondisi udara.
Deti kembali mengajak masyarakat ikut menjaga kualitas lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran terbuka, termasuk membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar.(da*)


