 |
| Lantik 6 Pejabat Eselon II |
Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pelantikan berlangsung di Istana Gubernuran, Rabu (2/9/2026).
Dalam arahannya, Mahyeldi meminta para pejabat yang mendapat amanah baru untuk mengutamakan integritas, menjadi teladan bagi jajaran, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Enam pejabat yang dilantik terdiri dari Yozawardi Usama Putera sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Kemudian, Adib Alfikri dipercaya sebagai Asisten Administrasi Umum setelah sebelumnya menduduki posisi Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Sementara Medi Iswandi ditetapkan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dari jabatan sebelumnya sebagai Asisten Administrasi Umum.
Tiga pejabat lainnya yakni Tasliatul Fuaddi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mahdianur dipercaya memimpin DPMD setelah sebelumnya menjadi Kepala Dispora.
Sedangkan Kuartini Deti Putri dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar.
Mahyeldi menjelaskan, pergantian dan pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi menata sekaligus memperkuat organisasi perangkat daerah. Proses penempatan pejabat dilakukan melalui manajemen talenta dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kompetensi, pengalaman, rekam kinerja, potensi, integritas hingga kebutuhan organisasi.
Menurut Mahyeldi, jabatan pemerintahan harus dipandang sebagai amanah yang memberikan ruang lebih luas bagi seseorang untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa pejabat pimpinan tinggi tidak hanya dituntut menyelesaikan urusan administratif. Lebih dari itu, mereka harus mampu menjadi contoh dalam hal kedisiplinan, kejujuran, etos kerja, integritas, dan komitmen memberikan pelayanan publik.
Mahyeldi menekankan bahwa seorang pemimpin harus terlebih dahulu menunjukkan perilaku yang ingin diterapkan kepada bawahannya. Dengan demikian, kepemimpinan tidak berhenti pada pemberian instruksi, tetapi diwujudkan melalui keteladanan dalam pekerjaan sehari-hari.
Gubernur juga meminta para pejabat tidak hanya mengandalkan pekerjaan dari balik meja. Mereka diharapkan turun langsung untuk mengetahui kondisi di lapangan dan memahami kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemimpin harus mampu mengidentifikasi persoalan sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.
“Jangan menunggu persoalan membesar, jangan menunggu masyarakat mengeluh, dan jangan menunggu pimpinan meminta baru kita bergerak. Seorang pemimpin harus mampu melihat persoalan lebih awal dan mengambil langkah yang diperlukan,” kata Mahyeldi.
Ia selanjutnya memberikan sejumlah penekanan sesuai bidang tugas masing-masing pejabat. Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum diminta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah agar program pemerintahan berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Kepala BPSDM diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Untuk Kepala Dispora, Mahyeldi meminta penguatan pembinaan generasi muda serta memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan pembangunan GOR H. Agus Salim Padang berjalan sesuai rencana.
Kepala DPMD juga diminta mendorong pembangunan berbasis nagari, termasuk melalui pengembangan Nagari Creative Hub (NCH).
Adapun Kepala DLH mendapat perhatian khusus terkait persoalan lingkungan. Mahyeldi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, terutama dalam menangani persoalan sampah.
Ia meminta pengelolaan sampah tidak sebatas menjadi wacana, tetapi segera diwujudkan melalui langkah nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Terutama untuk persoalan pengelolaan sampah, itu harus menjadi perhatian serius agar segera ada solusi konkretnya,” tegasnya.
Mengenai rotasi dan mutasi jabatan, Mahyeldi menyebut hal tersebut merupakan bagian dari dinamika yang lazim terjadi dalam sebuah organisasi pemerintahan. Menurutnya, setiap keputusan penempatan pejabat harus berorientasi pada kepentingan organisasi dan pembangunan daerah, bukan kepentingan pribadi.
Ia berpesan agar seluruh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas masing-masing, membangun komunikasi yang baik dengan jajaran, turun ke lapangan, menyerap masukan dari bawahan, serta menjalankan pekerjaan secara sungguh-sungguh, ikhlas, dan sesuai aturan yang berlaku.(da*)
