 |
| Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menerima kunjungan kerja |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota Padang menyambut kedatangan Komisi X DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik yang berlangsung Jumat (4/9/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk membahas percepatan pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana.
Rombongan Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi X, Agung Widyantoro. Mereka diterima Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota Padang.
Sebelum melakukan pertemuan, rombongan terlebih dahulu meninjau langsung kondisi dan perkembangan rehabilitasi sejumlah sekolah. Dua lokasi yang dikunjungi yakni SDN 04 Baringin di Kecamatan Koto Tangah dan SDN 32 Kuranji di Kecamatan Kuranji.
Kedua sekolah tersebut termasuk fasilitas pendidikan yang mengalami dampak cukup berat akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mencatat sebanyak 15 sekolah dasar telah mendapatkan dukungan anggaran revitalisasi pascabencana dari pemerintah pusat. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp7,74 miliar, sedangkan pekerjaan fisiknya mulai dilaksanakan sejak April 2026.
Dalam pertemuan bersama Komisi X, Maigus Nasir mengatakan pemulihan infrastruktur pendidikan perlu dibarengi dengan langkah mitigasi bencana. Menurutnya, pembangunan kembali sekolah harus memperhatikan kondisi lingkungan serta potensi bencana yang dapat terjadi di kemudian hari.
Ia juga berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan, terutama bagi sekolah yang berada di kawasan rawan banjir. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah normalisasi sungai serta penguatan berbagai fasilitas pendukung sekolah.
"Sekolah-sekolah yang berada di pinggir sungai membutuhkan dukungan untuk normalisasi dan penguatan infrastruktur. Kami juga berharap Komisi X mendorong sekolah di Kota Padang menjadi prioritas revitalisasi pada 2026 maupun diusulkan untuk 2027," kata Maigus.
Selain pembangunan fisik, Pemko Padang telah menjalankan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada 130 sekolah. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah menghadapi ancaman bencana.
Maigus menilai pendidikan kebencanaan harus diberikan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi.
"Kita tidak hanya melakukan ikhtiar secara fisik, tetapi juga menyiapkan generasi melalui pendidikan mitigasi bencana. Sekolah dan rumah ibadah harus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Maigus turut menyampaikan sejumlah program unggulan Pemko Padang. Salah satunya Padang Juara yang memberikan dukungan kebutuhan pendidikan hingga beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu.
Pemko Padang juga memiliki Program Smart Surau yang diarahkan untuk memperkuat pembentukan karakter anak melalui kegiatan pendidikan di rumah ibadah dan lingkungan sosial masyarakat.
Di bidang ekonomi, pemerintah kota turut mendorong pemulihan melalui pengembangan sektor pariwisata. Program Jelajah Padang menjadi salah satu upaya yang dilakukan, termasuk melalui penataan kawasan Kota Tua, pasar, serta Pantai Padang.
Maigus mengatakan pengembangan tersebut diharapkan semakin memperkuat Padang sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata sekaligus menjadi pintu masuk wisatawan menuju berbagai destinasi di Sumatera Barat.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Pemko Padang. Ia memastikan aspirasi pemerintah daerah terkait pemulihan sektor pendidikan akan menjadi perhatian Komisi X di tingkat pusat.
Agung menekankan bahwa pembangunan kembali fasilitas publik yang rusak akibat bencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kondisi bangunan seperti sebelumnya. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki ketahanan lebih baik terhadap potensi bencana.
"Kita siap mendorong pemulihan sektor pendidikan dilakukan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pemerataan akses belajar serta mitigasi risiko bencana dalam pembangunan kembali sarana pendidikan," tegas Agung.
Ia menambahkan, berbagai masukan dari Pemko Padang dan pemangku kepentingan daerah akan dibawa dalam pembahasan Komisi X di DPR RI. Aspirasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi kepada kementerian terkait, terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurut Agung, pengawasan dan koordinasi tersebut diperlukan agar proses pemulihan pendidikan pascabencana dapat berjalan lebih efektif. Ia juga menegaskan pentingnya memastikan sekolah yang dibangun kembali memiliki standar keamanan dan ketahanan yang lebih baik untuk menghadapi bencana di masa mendatang.(da*)
