 |
| Ruang kerjanya dan terkesan menutup diri dari publik. |
Limapuluh Kota, Rakyatterkini.com — Kinerja serta keterbukaan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota menjadi perhatian. Sorotan tersebut mencuat menyusul dugaan minimnya kehadiran Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras), Hendri Mulyadi, di ruang kerja resminya.
Pantauan di kantor Dinas Pendidikan Limapuluh Kota pada Kamis (10/9) menunjukkan pintu ruang kerja pejabat eselon III tersebut dalam keadaan terkunci. Pada bagian pintu juga terlihat tulisan, “Kabid Tidak Ada, Tamu Harap Lapor.”
Kondisi tersebut disebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan, menurut informasi yang diperoleh, keadaan serupa telah terjadi selama beberapa bulan, termasuk sejak Hendri Mulyadi dilantik sebagai Kabid Sapras.
Situasi itu tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga menimbulkan tanda tanya di kalangan pegawai internal. Dua staf bidang Sapras berinisial GA dan R mengatakan mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan pimpinannya ketika jam kerja berlangsung.
“Kami tidak mengetahui pasti beliau biasanya berkantor di mana. Tulisan di pintu itu memang sudah lama ada. Kalau datang, biasanya hanya sebentar di ruang kepala seksi atau ruangan staf, kemudian pergi lagi dengan alasan ada kegiatan di lapangan,” ujar keduanya.
Persoalan tersebut semakin menjadi sorotan ketika awak media mencoba meminta penjelasan terkait kondisi tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak Dinas Pendidikan Limapuluh Kota belum mendapatkan tanggapan.
Hendri Mulyadi telah dihubungi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp pada nomor yang diperoleh, namun belum memberikan respons. Nomor tersebut juga dilaporkan dalam kondisi tidak aktif.
Konfirmasi serupa juga dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Limapuluh Kota, Antoni. Namun, hingga berita ini diterbitkan, panggilan telepon maupun pesan WhatsApp yang disampaikan belum mendapat jawaban.
Belum adanya penjelasan dari pihak terkait membuat informasi mengenai keberadaan dan pola kerja Kabid Sapras tersebut masih belum memperoleh klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota.(da*)
