 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran pimpin Monthly Meeting bersama OPD |
Padang, Rakyatterkini.com — Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin rapat evaluasi bulanan atau Monthly Meeting bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai perkembangan program pembangunan Kota Padang. Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi realisasi anggaran, penguatan infrastruktur digital, hingga upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Pembahasan diawali dengan pemaparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan laporan tersebut, realisasi fisik dan keuangan hingga Agustus masih berada di bawah target yang telah ditentukan. Menyikapi kondisi itu, Fadly meminta setiap OPD mengevaluasi kembali perencanaan maupun target program agar lebih realistis dan dapat direalisasikan sesuai kemampuan.
Fadly menekankan bahwa target pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi dan kapasitas pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, target yang terlalu tinggi tanpa dukungan kemampuan pelaksanaan justru berpotensi menghambat pencapaian program.
Selanjutnya, rapat membahas program unggulan Smart Surau yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail. Pada 2026, Pemko Padang telah menyalurkan hibah kepada 26 masjid untuk mendukung pembangunan ruang belajar digital yang dilengkapi akses WiFi gratis.
Fadly meminta fasilitas yang dibangun melalui program tersebut benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Ruang digital itu diharapkan dapat menjadi tempat belajar yang mendukung aktivitas anak-anak, termasuk dengan penyediaan meja yang sesuai untuk penggunaan tablet.
Ia juga mengingatkan agar dana hibah yang diberikan digunakan sesuai peruntukan serta pembangunan fasilitas dilakukan dengan memperhatikan kualitas sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Selain pengembangan fasilitas digital, rapat turut membahas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius menyampaikan perkembangan bantuan rehabilitasi bagi pelaku UMKM yang terdampak banjir Sumatera pada November 2025.
Pemko Padang telah menyiapkan anggaran Rp9,6 miliar yang akan disalurkan kepada 3.206 pelaku usaha terdampak.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya memaparkan perkembangan digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Kota Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Sumatera yang ditetapkan sebagai proyek percontohan penerapan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial.
Program tersebut ditujukan untuk menyederhanakan proses administrasi sekaligus meningkatkan ketepatan, efektivitas, dan transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima.
Fadly mengingatkan agar proses pendataan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap kelompok masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam mengakses maupun menggunakan teknologi.
Hal serupa berlaku bagi pelaku UMKM yang menerima bantuan akibat bencana. Ia meminta data penerima diverifikasi dengan baik agar seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh bantuan dan tidak ada yang terlewat.
Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, serta Inspektur Sonny Budaya Putra tersebut juga membahas persiapan pembangunan untuk 2027.
Fadly meminta seluruh kepala OPD mulai mempersiapkan program secara lebih matang dengan menitikberatkan pada penguatan Kota Padang sebagai smart city sekaligus kota sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut, pengelolaan anggaran dinilai harus dilakukan secara fleksibel dan kreatif.
Ia mendorong OPD tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD. Berbagai peluang pendanaan dari pemerintah pusat maupun skema kolaborasi lainnya perlu dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan daerah.
Menjelang berakhirnya rapat, Fadly menyampaikan sejumlah arahan yang perlu segera ditindaklanjuti lintas sektor. Beberapa di antaranya adalah percepatan kerja sama internasional dengan Kota Hildesheim, memastikan penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tepat sasaran, mengoptimalkan bantuan khusus melalui BAZNAS, menjaga estetika dan tata ruang kota, meningkatkan pemahaman terkait penerapan KUHP baru, serta memperkuat langkah pencegahan dan penanganan peredaran narkoba di Kota Padang.(da*)
