 | |
| Payakumbuh Libatkan 2.300 ASN Jadi Produsen Pangan untuk Tekan Inflasi |
Payakumbuh, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, menerapkan pendekatan baru dalam menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan langkah pengendalian harga, tetapi juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat langsung dalam produksi pangan.
Sekitar 2.300 ASN di lingkungan Pemko Payakumbuh diarahkan menjadi bagian dari upaya tersebut dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di lingkungan masing-masing. Mereka didorong berperan sebagai produsen pangan, bukan hanya sebagai konsumen.
Program itu dikemas melalui PETANI BERDASI (Petani Bersama Pemerintah Daerah Mengendalikan Inflasi) yang resmi diperkenalkan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta pada Jumat (11/9/2026). Peluncuran ditandai dengan kegiatan penanaman bawang merah di kawasan halaman Kantor Wali Kota Payakumbuh.
Pemilihan bawang merah menjadi salah satu fokus karena komoditas tersebut memiliki pengaruh terhadap pergerakan inflasi. Di sisi lain, kebutuhan bawang merah di Payakumbuh masih banyak dipenuhi dari pasokan daerah lain.
Zulmaeta mengatakan, keterlibatan ribuan ASN dalam program tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir aparatur dari konsumen menjadi prosumer, yakni pihak yang sekaligus menghasilkan dan menggunakan produk pangan.
“Melalui inovasi ini, sebanyak 2.300 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Payakumbuh ditransformasikan dari sekadar konsumen menjadi produsen mandiri (prosumer),” ujar Zulmaeta.
Upaya memperkuat ketahanan pangan juga dilakukan melalui program GraNILA JARWO. Program ini memberikan benih padi berlabel kepada masyarakat secara gratis dan menerapkan metode tanam jajar legowo. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan hasil produksi serta produktivitas pertanian padi.
Dengan strategi tersebut, Pemko Payakumbuh berupaya menggeser pola pengendalian inflasi dari yang semata-mata mengandalkan intervensi harga dan operasi pasar menuju penguatan sektor produksi. Peningkatan produksi pangan di lingkungan pemerintah maupun masyarakat diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.(da*)
