 |
| Tanah Datar Tercepat Salurkan Dana Desa 2026 |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan penyelesaian penyaluran Dana Desa tercepat di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DJKP, Lydia Kurniawan Cristyana, kepada Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly pada Kamis (13/8/2026) di Monopoli Hotel Bukittinggi.
Penghargaan itu diterima setelah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam mempercepat proses penyaluran Dana Desa. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan para Wali Nagari di seluruh Tanah Datar.
“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian ini,” ujarnya.
Ia menilai penghargaan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus memperbaiki dan mempertahankan kinerja. Prestasi tersebut, katanya, bukan menjadi titik akhir, melainkan momentum untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan program pemerintahan ke depan.
Ahmad Fadly juga mengapresiasi dukungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang selama ini turut membantu kelancaran penyaluran Dana Desa.
Dalam kesempatan yang sama, ia menjelaskan bahwa FGD berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Pertemuan tersebut mempertemukan jajaran KPPN dengan sejumlah pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Bukittinggi.
Berbagai masukan, kritik, serta saran mengenai PAD dan TKD disampaikan dalam forum tersebut dan mendapat tanggapan dari pihak terkait.
Terkait kebijakan efisiensi atau pengurangan TKD, Ahmad Fadly mengatakan kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, Tanah Datar masih membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, terutama karena sejumlah wilayah di daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir terdampak bencana. Ia berharap alokasi TKD dapat kembali ditingkatkan sehingga kebutuhan pembangunan dan perbaikan fasilitas yang rusak akibat bencana dapat ditangani secara optimal.
Persoalan tersebut juga telah disampaikan pemerintah daerah dalam forum FGD dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat.(da*)
