Tanah Datar,, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali memperluas pelaksanaan Program Unggulan Nagari/Desa Creative Hub (NCH). Setelah menjalankan tiga lokasi percontohan sejak 2025, Pemprov Sumbar menargetkan penambahan 10 lokasi baru yang akan mulai diperkenalkan pada Oktober atau November 2026.
Dengan adanya penambahan tersebut, program NCH pada 2026 akan mencakup 13 nagari dan desa di berbagai daerah di Sumatera Barat. Rencana ini dibahas dalam rapat koordinasi tim percepatan NCH yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (11/8/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, Yozawardi Usama Putera, menyampaikan bahwa tiga lokasi yang telah menjadi percontohan sejak 2025 masing-masing berada di Desa Sikalang, Kota Sawahlunto, Nagari Toboh Gadang Barat, Kabupaten Padang Pariaman, serta Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar.
Menurut Yozawardi, tambahan 10 lokasi pada 2026 akan membuat jumlah NCH yang aktif menjadi 13 lokasi. Rinciannya, tiga lokasi merupakan program yang telah dibentuk pada 2025, sedangkan 10 lainnya akan dikembangkan sepanjang 2026.
Sepuluh lokasi baru tersebut meliputi Nagari Panti Selatan di Kabupaten Pasaman, Nagari Sinuruik di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang di Kabupaten Limapuluh Kota, Desa Cubadak Mentawai di Kota Pariaman, dan Nagari Koto Baru di Kabupaten Solok.
Kemudian, Nagari Tanjuang Bonai Aur di Kabupaten Sijunjung, Nagari Sungai Duo di Kabupaten Dharmasraya, Nagari Lubuak Gadang Utara di Kabupaten Solok Selatan, Nagari Talaok di Kabupaten Pesisir Selatan, serta Nagari Koto Tangah di Kabupaten Agam.
Yozawardi menuturkan, seluruh lokasi baru tersebut ditargetkan diluncurkan pada Oktober atau November 2026. Untuk kegiatan peluncuran, Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar, diproyeksikan menjadi lokasi utama.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumbar, Medi Iswandi, menegaskan bahwa perluasan program NCH harus dibarengi dengan peningkatan dukungan dari berbagai perangkat daerah. Ia menilai keberadaan infrastruktur belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurut Medi, sejumlah aspek masih perlu diperkuat, mulai dari pemasaran digital, standar kualitas produk, strategi pemasaran, pengelolaan masa simpan produk, hingga penguatan merek atau branding.
Penguatan tersebut akan dilakukan secara bersama-sama oleh 21 organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk dalam tim pendamping NCH. Setiap OPD telah memperoleh tugas masing-masing dan akan menyiapkan rencana aksi untuk mendukung pengembangan program selama enam bulan mendatang.
Medi menambahkan, bertambahnya lokasi NCH membutuhkan sistem pendampingan yang lebih fleksibel sekaligus efisien. Dengan adanya keterbatasan anggaran, perangkat daerah diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas milik pemerintah kabupaten dan kota serta melakukan pendampingan langsung ke lokasi sasaran.
Dengan pola tersebut, pelaksanaan NCH diharapkan tetap berjalan optimal tanpa seluruh kegiatan harus berpusat di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.(da*)


