Padang, Rakyatterkini.com — Peran perpustakaan kini semakin berkembang. Tidak lagi sebatas ruang untuk menyimpan dan membaca buku, perpustakaan didorong menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat sekaligus sarana yang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) 2026 yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Sabtu (8/8/2026).
Mewakili Gubernur Sumbar, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Medi Iswandi mengatakan penguatan budaya membaca menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang berlangsung cepat.
Menurutnya, keberadaan perpustakaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi tempat mencari bahan bacaan, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan menciptakan peluang ekonomi.
“Mendorong sinergi dan kolaborasi, mempercepat inovasi digital, mengoptimalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta meningkatkan akreditasi perpustakaan merupakan hal yang perlu terus dilakukan,” ujar Medi.
Ia juga meminta perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan perpustakaan agar memberikan perhatian serius terhadap proses akreditasi. Menurutnya, akreditasi tidak boleh dipandang hanya sebagai pemenuhan administrasi, tetapi menjadi tolok ukur untuk memastikan kualitas tata kelola, operasional, dan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional RI E. Aminudin Aziz hadir sebagai keynote speaker dengan materi mengenai strategi dan kebijakan Perpusnas dalam mendorong peningkatan budaya gemar membaca, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di Indonesia.
Aminudin turut menyoroti kuatnya tradisi literasi yang dimiliki Sumatera Barat. Ia menyebut capaian TKM Sumbar pada 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 54,8 atau masih dalam kategori rendah.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat daerah berpuas diri. Penguatan literasi, menurutnya, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak bisa hanya dibebankan kepada instansi yang menangani perpustakaan.
“Literasi harus menjadi program yang dikerjakan secara bersama-sama. Karena merupakan tanggung jawab bersama, maka seluruh pihak harus ikut mengambil peran,” katanya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar Jumadi menjelaskan, pelaksanaan Rakor bertujuan menyatukan arah kebijakan dan visi pengelolaan perpustakaan di seluruh Sumbar. Selain itu, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan Perpustakaan Nasional.
Rakor sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai program literasi yang telah dilaksanakan di daerah serta merumuskan langkah penguatan ke depan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan melalui dialog bersama Pustakawan Madya Perpusnas RI. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi perencanaan serta penyelarasan program, kegiatan, dan penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut diikuti unsur Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, serta para pegiat literasi dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Antusiasme peserta terlihat selama sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai strategi untuk memperkuat budaya literasi dan meningkatkan peran perpustakaan di Sumatera Barat.(da*)


