 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menerima audiensi rombongan DEN. |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan kesiapannya untuk mengembangkan secara maksimal berbagai sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang dimiliki daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu ketika menerima kunjungan audiensi Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Anggota DEN Satya Widya Yudha di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (28/8/2026).
Audiensi tersebut membahas sejumlah isu strategis sektor energi, termasuk peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaksanaan dan revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Sumbar.
Mahyeldi menuturkan, Sumbar memiliki sumber energi terbarukan yang cukup beragam dan tersebar di sejumlah wilayah. Di antaranya adalah energi panas bumi, tenaga air, tenaga surya, panas permukaan laut, serta energi gelombang laut.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dikelola secara lebih optimal sehingga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Sumatera Barat memiliki potensi energi yang sangat besar. Ini harus kita optimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan bahwa energi panas bumi merupakan salah satu sumber EBT yang berpotensi menjadi andalan Sumbar. Kapasitasnya diperkirakan mencapai sekitar 2.000 megawatt.
Namun, pengembangan potensi tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak. Infrastruktur energi yang memadai, kepastian regulasi dan kebijakan, serta kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta dinilai menjadi faktor penting agar pengembangan EBT dapat berjalan maksimal.
Mahyeldi juga menyinggung kawasan Teluk Tapang yang dinilai memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dan konektivitas energi.
Pemprov Sumbar, lanjutnya, akan terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat agar berbagai potensi energi daerah dapat dikembangkan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.
“Kita ingin pembangunan energi di Sumatera Barat tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam arah pembangunan daerah, Pemprov Sumbar juga tengah mengembangkan konsep Green Province. Konsep tersebut menempatkan pemanfaatan energi ramah lingkungan, pembangunan berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat sebagai bagian penting pembangunan.
Mahyeldi mengatakan konsep Green Province telah dipaparkan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan DEN. Upaya tersebut dilakukan untuk menyelaraskan agenda pembangunan Sumbar dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Ia menekankan, pengembangan energi terbarukan harus terhubung dengan sektor strategis lainnya, termasuk ketahanan pangan dan penguatan ekonomi daerah.
“Penguatan energi harus berjalan seiring dengan ketahanan pangan dan sektor strategis lainnya. Ini bagian dari kontribusi Sumbar dalam memperkuat ketahanan nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DEN Satya Widya Yudha menjelaskan bahwa kunjungannya ke Sumbar merupakan bagian dari agenda untuk membahas berbagai persoalan strategis di sektor energi.
Menurut Satya, DEN terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, serta Perpres Nomor 73 Tahun 2023.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah pelaksanaan dan revisi RUED Sumbar. DEN memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar dokumen perencanaan energi tersebut dapat berfungsi secara optimal sebagai pedoman dalam menentukan kebutuhan serta arah pembangunan energi daerah.
“Penugasan kita mengerjakan itu. Karena itu sudah ditunggu oleh Presiden,” kata Satya.
Selain persoalan perencanaan energi daerah, DEN juga tengah mengkaji sejumlah kebijakan energi nasional, salah satunya mengenai penataan subsidi.
Satya mengatakan subsidi pada komoditas seperti bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik perlu terus diperbaiki agar penyalurannya semakin tepat sasaran tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat.
“Subsidi itu ada di beberapa komoditas, ada subsidi BBM, LPG dan listrik. Kuncinya ada di situ,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan perubahan harga energi harus memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat. Dukungan fiskal diperlukan sebagai bantalan agar penyesuaian harga tidak memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat, terutama ketika terjadi perubahan harga energi di pasar.
Pertemuan DEN dan Pemprov Sumbar tersebut diharapkan semakin memperkuat kerja sama pusat dan daerah dalam membangun sektor energi. Pengembangan energi ke depan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(da*)
