 |
| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian amnesti khusus bagi pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pernah melakukan tindakan merugikan negara, namun kemudian mengakui kesalahan serta menunjukkan sikap penyesalan.
Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan, dirinya akan meminta pertimbangan DPR apabila pemberian amnesti khusus tersebut dinilai diperlukan. Kebijakan itu ditujukan kepada pihak-pihak yang menyadari kesalahannya dan bersedia mengakui perbuatannya.
Menurut Prabowo, keputusan terkait usulan tersebut nantinya diserahkan kepada DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat.
Selain mengusulkan amnesti, Presiden juga membuka gagasan pembentukan pengadilan ad hoc yang secara khusus menangani dugaan pelanggaran di lingkungan BUMN. Pengusutan tersebut, menurutnya, dapat mencakup jajaran direksi yang menjalankan tugas selama sekitar tiga dekade terakhir.
Prabowo mengaku terkejut setelah pemerintah melakukan penataan sejak pembentukan Danantara. Dari proses tersebut, ditemukan sebanyak 1.074 perusahaan BUMN. Angka itu jauh lebih besar dibanding perkiraan awalnya yang hanya berada di kisaran 300 hingga 400 perusahaan.
Ia menilai masih terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap tata kelola BUMN.
Prabowo juga menyoroti persoalan laporan keuangan sejumlah perusahaan negara. Menurut dia, masih ada BUMN yang mengalami kerugian berulang, tetapi dalam laporan justru mencatatkan keuntungan.
Presiden menegaskan, pembenahan BUMN penting dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan asing. Karena itu, tata kelola dan pertanggungjawaban BUMN dinilai harus diperbaiki agar tidak menimbulkan persoalan bagi negara.(da*)
