 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – PT Pertamina Patra Niaga terus memperketat proses verifikasi dan validasi data kependudukan guna memastikan subsidi energi, terutama LPG 3 kilogram (kg), diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah ini juga diarahkan untuk menciptakan pengelolaan subsidi yang lebih transparan dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan bahwa penguatan data tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2023 mengenai Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG.
Pernyataan itu disampaikan Mars Ega melalui keterangan resmi pada Selasa (11/8/2026).
Ia menjelaskan, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam sistem penyaluran subsidi dapat membantu pemerintah dan Pertamina memastikan bantuan energi diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang memenuhi kriteria penerima.
Mars Ega menegaskan, kolaborasi dalam pemutakhiran serta pengecekan data menjadi bagian penting untuk meningkatkan ketepatan distribusi energi bersubsidi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga ketahanan energi sekaligus membangun tata kelola subsidi yang lebih baik.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menyatakan bahwa data kependudukan memiliki peran strategis sebagai fondasi dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik.
Teguh mengungkapkan, hingga semester I 2026, perekaman data biometrik untuk KTP elektronik telah mencapai hampir 99 persen dari sekitar 290,1 juta penduduk Indonesia.
Tingkat cakupan tersebut dinilai membuka peluang pemanfaatan data kependudukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi subsidi energi.
Ia berharap data kependudukan tidak hanya dimanfaatkan dalam memastikan penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran, tetapi juga dapat mendukung berbagai kebutuhan pelayanan dan pelaksanaan tugas Pertamina Patra Niaga lainnya.(da*)
