Notification

×

Iklan

Pemerintah Percepat Pemulihan Gempa Flores

Senin, 17 Agustus 2026 | 21:29 WIB Last Updated 2026-08-17T14:29:00Z

Upacara peringatan HUT ke-81 RI Nusa Tenggara Timur, Senin (17/8/2026)

Jakarta, Rakyatterkini.com — Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah tanggap darurat sekaligus mempercepat proses pemulihan setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (17/8/2026), korban meninggal dunia akibat bencana tersebut tercatat sebanyak 54 orang. Sementara jumlah warga yang mengalami luka masih dalam proses pendataan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan, pemerintah telah turun langsung ke NTT sejak hari pertama gempa terjadi. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

Pernyataan itu disampaikan Pratikno setelah mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin.

Menurut Pratikno, penanganan darurat dilakukan secara terpadu di berbagai daerah yang terdampak. Pemerintah juga membagi tim untuk mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan bantuan segera, termasuk memastikan pasokan logistik dapat menjangkau Kecamatan Reo di Kabupaten Manggarai serta wilayah yang mengalami keterisolasian seperti Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.

Koordinasi antara pemerintah dan berbagai pihak juga terus diperkuat. Pemerintah berkomunikasi dengan Satuan Tugas DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait, baik melalui pertemuan langsung maupun konferensi video, agar seluruh proses tanggap darurat dapat berlangsung efektif.

BNPB Tingkatkan Dukungan Logistik

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pengerahan personel, logistik, serta berbagai jenis armada terus ditingkatkan guna menangani dampak gempa di sejumlah wilayah.

Ia menjelaskan, Posko Nasional yang berada di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjadi salah satu pusat penerimaan dan distribusi bantuan. Salah satu bantuan yang disiapkan berupa 50.000 paket kebutuhan pokok dari Presiden RI.

Selanjutnya, bantuan tersebut dikirim melalui dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.

Posko Labuan Bajo bertugas mendukung penyaluran bantuan ke Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere menangani distribusi untuk wilayah Sikka, Ende, serta Nagekeo.

Untuk menjangkau kawasan yang sulit diakses akibat kondisi geografis, BNPB bersama unsur gabungan menggunakan transportasi darat, laut, dan udara.

Sebanyak enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima pesawat ditempatkan di Maumere. Armada udara tersebut juga mencakup helikopter yang dapat digunakan untuk kebutuhan evakuasi medis dalam kondisi darurat.

Dari jalur darat, distribusi diperkuat dengan pengerahan truk-truk logistik berkapasitas besar di sejumlah titik utama. Sedangkan melalui jalur laut, pengiriman bantuan dibantu kapal Pelni dan kapal feri untuk menjangkau daerah kepulauan, termasuk Pulau Palue.

Data Kerusakan Jadi Prioritas

Selain memastikan bantuan darurat tersalurkan, pemerintah juga mempercepat pendataan dampak kerusakan akibat gempa. Suharyanto meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara bertahap dengan mencatat penerima berdasarkan identitas dan alamat secara jelas.

Ia menekankan bahwa proses pendataan tidak harus menunggu seluruh wilayah selesai diperiksa. Bangunan yang kerusakannya telah terverifikasi dapat langsung ditangani sehingga proses pemulihan tidak mengalami keterlambatan.

Rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat menjadi fokus utama pendataan. Setelah kebutuhan permukiman masyarakat terpenuhi, kerusakan fasilitas umum, termasuk gedung pemerintahan, akan menjadi perhatian berikutnya.

Menurut Suharyanto, percepatan validasi data sangat penting agar bantuan dan program perbaikan pemerintah dapat segera diberikan kepada masyarakat yang terdampak.

Dengan pola tersebut, setiap data kerusakan yang telah dinyatakan valid dapat langsung ditindaklanjuti tanpa harus menunggu keseluruhan proses pendataan rampung.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update