 |
| Pemkab Padang Pariaman Perkuat Pengelolaan Sampah |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai mendorong pengelolaan sampah sebagai salah satu agenda strategis daerah. Upaya tersebut diarahkan pada pemanfaatan teknologi, penguatan tata kelola, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis (JKA) membawa isu tersebut dalam forum Indonesia International Smart City Expo and Forum (IISMEX) 2026 – Waste-to-Energy Forum and Expo yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan yang digelar 11–13 Agustus 2026 itu dimanfaatkan Pemkab Padang Pariaman untuk menggali berbagai referensi, melihat perkembangan teknologi, memperluas jaringan kerja sama, sekaligus mencari inovasi yang berpotensi diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, JKA didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Andri Satria serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) M. Fadhly.
IISMEX 2026 mengusung tema “Enhancing National Efforts Through Regional Governance and Yield Innovation”. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, penyedia teknologi, akademisi, hingga berbagai pihak yang bergerak dalam bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu pembahasan utama dalam forum tersebut adalah perlunya perubahan cara pandang terhadap sampah. Sampah tidak lagi cukup hanya dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang ke tempat pemrosesan akhir.
Pengelolaan sampah membutuhkan sistem menyeluruh dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut mencakup pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, hingga pemanfaatan sampah tertentu yang sudah tidak memiliki nilai daur ulang sebagai sumber energi.
Konsep Waste-to-Energy (WTE) menjadi salah satu alternatif yang mendapat perhatian. Melalui teknologi tertentu, sampah yang tidak lagi dapat digunakan atau didaur ulang dapat diolah menjadi energi. Penerapan konsep ini berpotensi mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir sekaligus menghasilkan nilai tambah.
Meski demikian, JKA menilai teknologi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Penerapannya harus didukung tata kelola yang baik, pembiayaan memadai, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
“Persoalan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak agar dapat dikelola secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar JKA.
Ia mengatakan pemerintah daerah harus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah pusat, pelaku usaha, perguruan tinggi, komunitas, serta masyarakat. Menurutnya, persoalan sampah memiliki rantai penanganan yang panjang sehingga tidak bisa diselesaikan secara terpisah-pisah.
Mulai dari kebijakan, pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, pembangunan fasilitas, pembiayaan hingga pengawasan, seluruh tahapan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat.
“Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup aspek kebijakan, pembiayaan, penyediaan infrastruktur, penerapan teknologi, hingga peningkatan partisipasi masyarakat,” katanya.
JKA juga mengingatkan agar inovasi yang dipilih nantinya disesuaikan dengan kondisi Padang Pariaman. Menurutnya, teknologi pengelolaan sampah tidak dapat diterapkan dengan pola yang sama di setiap wilayah.
Berbagai faktor perlu diperhitungkan, seperti kondisi geografis, jumlah penduduk, kebiasaan konsumsi, karakteristik sampah, kemampuan keuangan daerah, serta kesiapan infrastruktur.
Karena itu, keikutsertaan dalam IISMEX 2026 menjadi kesempatan bagi Padang Pariaman untuk mempelajari beragam teknologi dan model pengelolaan sampah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Di sela agenda tersebut, JKA juga melakukan komunikasi dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si., serta sejumlah kepala daerah.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi terhadap persoalan persampahan.
Menurut JKA, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan karena pengelolaan sampah membutuhkan lebih dari sekadar komitmen pemerintah kabupaten. Kebijakan, regulasi, teknologi, pendanaan, serta investasi juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem yang berkelanjutan.
Forum nasional seperti IISMEX juga memberikan kesempatan kepada daerah untuk mempelajari praktik yang telah diterapkan di wilayah lain. Selain itu, kegiatan tersebut dapat mempertemukan pemerintah daerah dengan penyedia teknologi maupun calon mitra dari sektor swasta.
JKA menilai konsep smart city juga harus dimaknai secara lebih luas. Smart city tidak sebatas digitalisasi pelayanan pemerintahan, tetapi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Penerapan konsep smart city tidak semata-mata berbicara tentang teknologi digital, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kerangka tersebut, pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari sistem smart city. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memetakan timbulan sampah, mengatur rute kendaraan pengangkut, memantau fasilitas pengolahan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan.
Namun, teknologi tetap menjadi sarana untuk mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
JKA berharap hasil keikutsertaan Padang Pariaman dalam IISMEX 2026 tidak berhenti pada pertukaran informasi. Pengetahuan, teknologi, dan peluang kerja sama yang diperoleh perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan serta program nyata di daerah.
Beberapa hal yang dinilai perlu diperkuat antara lain tata kelola persampahan, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana, pemilahan sampah dari sumber, penggunaan teknologi, serta pencarian skema pembiayaan dan kemitraan yang tepat.
Langkah selanjutnya adalah menentukan model pengelolaan sampah yang realistis dan mampu berjalan dalam jangka panjang di Padang Pariaman.
Sebelum memilih teknologi, pemerintah daerah perlu melakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, biaya, kemampuan pendanaan, ketersediaan bahan baku, dampak sosial, hingga keberlangsungan operasional.
Dengan kajian tersebut, inovasi yang diterapkan diharapkan bukan hanya terlihat modern, tetapi benar-benar mampu memberikan solusi terhadap persoalan sampah di lapangan.
Keikutsertaan Padang Pariaman dalam forum WTE juga memperlihatkan adanya upaya mengubah perspektif terhadap sampah. Melalui pendekatan ekonomi sirkular, sebagian sampah yang sebelumnya dianggap sebagai beban dapat dikembangkan menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
Meski demikian, pengurangan sampah tetap menjadi langkah utama. Pemanfaatan teknologi tidak boleh mengurangi kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah dari rumah, menggunakan kembali barang yang masih layak, serta mendaur ulang material yang memiliki nilai.
Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan sampah bukan hanya bergantung pada teknologi canggih, tetapi juga pada kedisiplinan dan keterlibatan masyarakat.
Bagi Pemkab Padang Pariaman, IISMEX 2026 menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan sekaligus menggali berbagai peluang inovasi. Tantangan ke depan adalah mengubah hasil pembelajaran dari forum tersebut menjadi program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Pemerintah daerah perlu terus membuka ruang kerja sama dengan pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, serta masyarakat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” kata JKA.
Jika kolaborasi tersebut dapat diwujudkan, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mampu menekan dampak terhadap lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat Padang Pariaman.(suger)
