 |
| Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir |
Padang, Rakyatterkini.com – Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang terus menunjukkan kemajuan. Upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor tersebut mengantarkan Kota Padang masuk dalam enam besar nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Selain Padang, lima daerah lain yang berhasil masuk nominasi adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh.
Tahapan penilaian nominasi diikuti langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama jajaran Pemerintah Kota Padang. Penilaian berlangsung di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumatera Barat, Rabu (12/8/2026), dan dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Dalam kegiatan tersebut, Maigus didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Indra Noveri, serta Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Padang Muhammad Sobri.
Di hadapan tim penilai, Maigus menyampaikan bahwa Pemko Padang berkomitmen memperkuat ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan daerah. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang menjadikan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai landasan kehidupan masyarakat.
Untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah, Pemko Padang telah membentuk KDEKS sebagai wadah penggerak berbagai program. Edukasi mengenai keuangan syariah juga terus diperluas melalui lingkungan pendidikan, masjid, dan musala, salah satunya lewat program Smart Surau.
Maigus menegaskan, perhatian pemerintah terhadap sektor keagamaan dan keuangan syariah tetap dipertahankan meski terjadi efisiensi anggaran. Menurutnya, dukungan terhadap program tersebut tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah bersama DPRD Kota Padang.
Ia pun optimistis Padang mampu meraih penghargaan tersebut karena berbagai program ekonomi syariah telah memasuki tahap pelaksanaan dan tidak lagi sebatas perencanaan.
"Kita optimistis mendapatkan penghargaan ini karena yang dilakukan bukan hanya konsep, tetapi sudah diwujudkan melalui langkah konkret dan dukungan anggaran," kata Maigus.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang, Indra Noveri, menjelaskan sejumlah bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah. Di antaranya pembiayaan percepatan sertifikasi halal, pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta bantuan dalam pengurusan legalitas bagi pelaku UMKM.
Pemko Padang juga memberikan dukungan berupa hibah lahan untuk menunjang operasional Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah turut mendorong pengembangan Kota Wakaf, memperluas inklusi keuangan syariah, serta memperkuat tata kelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Berbagai kebijakan dan program tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari penilaian dalam Anugerah Adinata Syariah 2026. Proses evaluasi dilakukan tim independen yang melibatkan sejumlah unsur, antara lain OPD Pemprov Sumbar, BPJPH Sumbar, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, serta akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.(da*)
