 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menerima kunjungan. |
Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menilai pengembangan pariwisata ramah muslim tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencapaian peringkat atau rating. Menurutnya, keberhasilan sektor tersebut lebih penting diukur dari sejauh mana mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi ketika menerima Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2026 di Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026). Kedatangan tim tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi untuk melihat kesiapan sekaligus kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim di Sumbar.
Penilaian IMTI dilakukan Enhaii Halal Tourism Center Politeknik Pariwisata NHI Bandung bersama Crescent Rating dengan menggunakan acuan Global Muslim Travel Index (GMTI).
“Rating itu persoalan berikutnya. Yang paling utama adalah bagaimana keberadaan pariwisata memberikan dampak kepada masyarakat dan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi,” kata Mahyeldi.
Ia menjelaskan, peningkatan jumlah wisatawan idealnya turut memberikan efek berantai terhadap sejumlah sektor, seperti perhotelan, kuliner, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif hingga berbagai jenis usaha jasa.
Karena itu, pembenahan destinasi wisata harus dilakukan secara berkelanjutan. Di saat yang sama, kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintah dalam memahami konsep serta pelayanan pariwisata ramah muslim juga perlu ditingkatkan.
Mahyeldi menekankan pentingnya aparatur memiliki pemahaman yang memadai sebelum memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Kalau kesadaran dan literasi masyarakat belum cukup, tentu pejabat dan aparatur terlebih dahulu harus mempunyai pemahaman yang baik,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat ekosistem pariwisata ramah muslim, Mahyeldi juga mendorong agar hotel, restoran maupun pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal menampilkan sertifikasi tersebut di lokasi yang mudah terlihat. Dengan begitu, wisatawan dapat mengetahui dan memastikan status halal suatu usaha dengan lebih mudah.
Selain sertifikasi, pemerintah juga diminta memperhatikan aspek kebersihan dan sanitasi destinasi, ketersediaan sarana ibadah, rumah potong hewan, keberadaan juru sembelih halal (Juleha), serta jaminan kehalalan bahan pangan. Penguatan berbagai aspek tersebut perlu dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan para pelaku usaha.
Sementara itu, Koordinator Tim Ahli IMTI Sumaryadi menjelaskan bahwa proses penilaian IMTI 2026 dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai perkembangan pariwisata ramah muslim di Sumbar berdasarkan indikator GMTI.
Ia menyebut Sumbar telah memiliki sejumlah modal penting, antara lain komitmen pemerintah daerah, regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur mengenai pariwisata halal, konektivitas penerbangan dengan Malaysia, serta inovasi yang berkembang di sektor ekonomi dan pariwisata syariah.
“Sumbar memiliki fondasi yang cukup kuat. Beberapa hal yang masih menjadi catatan tinggal diperbaiki dan diperkuat secara bersama-sama,” kata Sumaryadi.
Menurutnya, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya adalah penempatan informasi sertifikasi halal pada hotel dan restoran agar lebih terlihat, peningkatan standar kebersihan di sejumlah objek wisata, serta penguatan sistem informasi digital untuk mempertemukan pelaku usaha yang membutuhkan bahan baku halal dengan pemasoknya.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan, turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap pelaksanaan penilaian IMTI.
Ia mengatakan pariwisata ramah muslim mempunyai peran strategis dalam memperkuat halal value chain karena berkaitan dengan banyak sektor, termasuk akomodasi, transportasi, kuliner, budaya dan aktivitas ekonomi lainnya.
Menurut Dwi, pengembangan sektor tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari BPJPH, pelaku usaha, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) hingga masyarakat.
“Pengembangan pariwisata ramah muslim membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan harus terus diperkuat,” ujarnya.
Dwi menilai Sumbar yang sebelumnya menempati posisi kedua dalam IMTI memiliki peluang untuk meningkatkan daya saingnya. Peningkatan kualitas pariwisata ramah muslim di daerah tersebut dinilai tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi Sumbar, tetapi juga dapat mendukung posisi Indonesia dalam pemeringkatan GMTI.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tim penilai, Mahyeldi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta pemerintah kabupaten dan kota segera memperbaiki berbagai catatan yang disampaikan.
Ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata ramah muslim bukan semata-mata menjadi tugas Dinas Pariwisata. Setiap perangkat daerah memiliki kontribusi masing-masing, termasuk dalam memberikan pelayanan yang mencerminkan wajah pariwisata Sumbar.
“Dinas Pariwisata memang menjadi leading sector, tetapi keberhasilan program ini membutuhkan peran dari seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Pemprov Sumbar juga terus menyiapkan sejumlah agenda yang diharapkan mampu memperkuat posisi daerah sebagai destinasi wisata bertaraf internasional. Beberapa di antaranya adalah agenda olahraga antarnegara serumpun pada 2027 serta kegiatan yang berkaitan dengan kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA).
Mahyeldi menegaskan seluruh agenda tersebut pada akhirnya harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin sektor pariwisata berkembang dan jumlah wisatawan meningkat. Namun yang paling utama adalah masyarakat juga ikut berkembang dan merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut,” pungkasnya.(da*)
